Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Samarinda Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pengguna Jaring Terlarang, Protes ke Dinas Kelauatan dan Perikanan

  • 04 Maret 2016 - 17:49 WIB

 

Puluhannelayan pesisir Seruyan berbondong-bondong mendatangi Dinas Kelautan danPerikanan (Dislutkan) setempat. Mereka memrotes  tindakan  pemerintah yang dinilai semena-mena terhadap mereka. Khususnyauntuk penerapan aturan yang melarang mereka untuk menggunakan alat tangkapterlarang dan tidak memberikan solusi terkait alat tangkap mereka yang jugasudah diamankan oleh insansi terkait.

"Kalaupunitu adalah peraturan menteri, kami akan mentaati hukum. Kami bersedia sajamengganti alat tangkap kami asalkan ada alat tangkap penggantinya. Artinya adasolusi dari pemerintah. Kami siap dan kami taat hukum," kata perwakilannelayan M Adim, di aula Dislutkan Seruyan, Jum'at (5/3). 

Adim jugamenyesalkan tindakan razia alat tangkap yang dianggap mereka sangat merugikan hingga beberapa rekan mereka ditangkap dan ditahan saat razia yang dilakukan Airud dan TNI AL.

"Kami datang  untuk mempertanyakan razia alat tangkap yangmengakibatkan dua orang rekan kami ditangkap," katanya lantang. 

 

Adim mengakui,  sebagian besar nelayan di daerah itu menggunakan alat tangkap yang masuk kategori terlarang. "Darisekitar 1.500 nelayan pesisir ini, 65 persen menggunakan alat tangkap yangdilarang. Kalau semua itu dihapuskan maka semua akan hilang,"ungkapnya. 

 

Sementaraitu, Kepala Dislutkan Seruyan Priyo Widagdo mengatakan, intinya masyarakat kitaini taat dan patuh akan aturan. Tetapi, tuntutan mereka atas aturan itu adalahagar pemerintah juga memberikan solusi. 

"Padaprinsipnya para nelayan siap alat tangkap mereka ditarik tetapi juga merekadiberikan gantinya karena hal ini sudah menyangkut hajat hidup, ' jelasnyakepada nelayan dan para pewarta lokal. 

Iamenegaskan, aturan tetap ditegakan tetapi jangan juga terlalu frontal. Berikanjuga kesempatan kepada mereka untuk mereka berpikir dan berikan kesempatanuntuk merencanakan apa yang harus mereka lakukan. 

"Daripemerintah juga harusnya juga memberikan solusi. Solusi ini tidak hanyamasyarakat datang minta dana dan dana itu diberikan. Hal seperti itu jadinyatidak etis dan tidak akan mengembangkan masyrakat kita," katanya. (fh/*)

Berita Terbaru