Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Bangka Barat Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Mahfud MD: Memaksakan Pemilu Ditunda Timbulkan Problem Hukum

  • Oleh ANTARA
  • 19 Maret 2023 - 08:00 WIB

BORNEONEWS, Manado - Menkopolhukam Mahfud MD saat kunjungan kerja ke Sulawesi Utara mengatakan akan timbul problem hukum kalau penundaan pemilu dipaksakan.

"Oke pemilu ndak jadi, terus caranya ini gimana dong kalau harus ditunda, diubah UUD," kata Menko Mahfud, Sabtu 18 Maret 2023.

Menurut dia, mengubah Undang-Undang Dasar memakan biaya politik, biaya sosial, juga biaya uang-nya itu akan jauh lebih mahal daripada menunda pemilu.

Coba bayangkan begini, kata dia, tanggal 20 Oktober tahun 2024 masa jabatan Presiden Jokowi habis, karena menurut konstitusi pasal 7 disebut pemilu lima tahun sekali, masa jabatan presiden lima tahun.

"Jadi tanggal 20 Oktober habis, terus karena ada keputusan Mahkamah Agung atau pengadilan ditunda pemilu, ya harus mengubah Undang-Undang Dasar karena MPR atau DPR tidak bisa membuat undang-undang mengubah jadwal pemilu," ujarnya. Jadwal pemilu tersebut adalah muatan konstitusi bukan muatan undang-undang, ujarnya.

"Jadwal teknis pemilu memang di undang-undang tapi jadwal definitif periodik adalah muatan konstitusi tidak bisa diubah oleh undang-undang maupun oleh pengadilan, harus pembuat konstitusi," tuturnya.

Pembuat konstitusi, kalau asumsi-nya adalah partai politik yang ada di MPR atau MPR yang beranggotakan partai politik, tidak mungkin ada perubahan konstitusi karena syarat mengubah konstitusi itu harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR.

"Nah kalau sekarang mau ada perubahan jadwal Pemilu lalu MPR mau bersidang, yuk sidang, PDIP ndak mau hadir, Nasdem ndak mau hadir, ndak mau ditunda, Demokrat tidak mau, maka tidak kuorum, tidak sampai 2/3 yang hadir di sidang itu," ujarnya.

Akibatnya, sidang MPR tidak sah dan keadaan akan menjadi kacau balau sejak tanggal 21 Oktober tahun 2024.

"Karena itu mari kita memastikan pemilu tidak akan ditunda meskipun ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena itu bukan kewenangan-nya," ucapnya.

Menurut Menko Mahfud, membuat konstitusi baru, mengundang sidang MPR melakukan kesepakatan-kesempatan politik untuk membuat perubahan jadwal Pemilu, akan jauh lebih mahal biaya sosial politiknya dibandingkan dengan menunda pemilu.

"Mahal sekali itu. Mari kita jaga ini kehidupan konstitusional kita," ajaknya. Kalaupun mungkin suatu saat akan ada perpanjangan jabatan, tapi jangan dikaitkan dengan situasi kekinian.

"Itu untuk jangka panjang saja, nanti sesudah pemilu, lalu nanti dipikirkan kembali besok. Kalau suatu saat butuh perpanjangan gimana, nah itu baru dipikirkan," ujarnya.

Hal tersebut kata dia, jangan dipikirkan, karena sekarang jadwal pemilu sudah ditetapkan, disepakati, tahapan sudah mulai.

ANTARA

Berita Terbaru

Pemkab Pulang Pisau Dapat Bantuan Videotron dari Pemprov Kalteng

Pemkab Pulang Pisau Dapat Bantuan Videotron dari Pemprov Kalteng

  • 20 April 2024 - 05:00 WIB
Perumda Air Minum Tirta Seruyan Lakukan Pembersihan Reservoar

Perumda Air Minum Tirta Seruyan Lakukan Pembersihan Reservoar

  • 20 April 2024 - 04:00 WIB
Disarpustaka Kapuas Budi Daya Sayuran dengan Metode Hidroponik

Disarpustaka Kapuas Budi Daya Sayuran dengan Metode Hidroponik

  • 20 April 2024 - 03:00 WIB
Dewan Dorong Pengembangan Potensi Pertanian Lebih Luas di Kalteng

Dewan Dorong Pengembangan Potensi Pertanian Lebih Luas di Kalteng

  • 20 April 2024 - 02:00 WIB
Pj Sekda Seruyan Sambut Kunjungan Danlanud Iskandar Pangkalan Bun

Pj Sekda Seruyan Sambut Kunjungan Danlanud Iskandar Pangkalan Bun

  • 20 April 2024 - 01:00 WIB
KPU Pulang Pisau Rekrut Anggota PPK dan PPS untuk Pilkada 2024

KPU Pulang Pisau Rekrut Anggota PPK dan PPS untuk Pilkada 2024

  • 20 April 2024 - 00:00 WIB
Satsamapta Polresta Palangka Raya Patroli ke SPBU

Satsamapta Polresta Palangka Raya Patroli ke SPBU

  • 19 April 2024 - 23:52 WIB
Dua Anggota Kodim 1013 Muara Teweh Pindah Satuan ke Kodam V Brawijaya

Dua Anggota Kodim 1013 Muara Teweh Pindah Satuan ke Kodam V Brawijaya

  • 19 April 2024 - 23:41 WIB
Polresta Palangka Raya Sosialisasi Bahaya Narkoba kepada Casis Polri

Polresta Palangka Raya Sosialisasi Bahaya Narkoba kepada Casis Polri

  • 19 April 2024 - 23:31 WIB
Danlanud Iskandar Audiensi Bersama Pemkab Seruyan

Danlanud Iskandar Audiensi Bersama Pemkab Seruyan

  • 19 April 2024 - 23:20 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri