Terkait dengan pencalonan dirinya ke partai lain peserta Pemilu 2024, Ariantho menjelaskan bahwa langkah tersebut mengacu kepada surat Ketua Umum DPN PKP Nomor 007/B-SD/DPN-PKP/I/2023 dan Surat Ketua Umum DPN PKP Nomor 013/B-SD/DPN-PKP/III/2023.

"Dalam kedua surat tersebut menyatakan boleh untuk  mencalonkan ke partai politik lain, dan kami mencalonkan diri sudah melaporkan ke ketua umum dan sudah ada surat ketua umum yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dr H Yussuf Solichien M MBA PhD," jelasnya.

Surat yang dimaksud yakni Surat Nomor 015/B.SD/DPN-PKP/V/2023 yakni surat keterangan atas nama Ariantho S Muler diberikan persetujuan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif melalui Partai Perindo dan Surat Nomor 016/B.SD/DPN-PKP/V/2023 yakni surat keterangan atas nama Munita Mustika Dewi diberikan persetujuan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif melalui PDIP. Surat tersebut kemudian digunakan untuk kelengkapan berkas pendaftaran bakal calon legislatif di KPU Barito Timur.

"Kami sebenarnya tidak masalah di-PAW karena itu kewenangan partai, tapi kami juga tidak bisa menerima jika proses dalam tahap untuk PAW menurut kami melalui cara yang tidak elegan dan melanggar aturan. Jadi kami juga sudah menyampaikan ke mahkamah partai untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya untuk menjadi saran dan rekomendasi kepada ketua umum, dan kami juga menyampaikan agar mahkamah partai menindak dengan mencabut SK kepengurusan DPP PKP Kalteng dan DPK PKP Barito Timur yang terbit tidak melalui hasil Musprov dan Muskab," tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan Borneonews masih berupaya meminta tanggapan dari DPK PKP Barito Timur terkait keputusan Mahkamah PKP tersebut, namun belum membuahkan hasil. (BOLE MALO/J)