BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Genderang penutupan lokalisasi di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) sudah ditabuh, Dinas Sosial Kobar akan menertibkan secara bertahap tujuh lokalisasi sebelum Ramadhan.

Dinas Sosial Kobar juga sudah melakukan koordinasi dengan tiga pemerintah kabupaten/kota untuk menjemput warganya yang masuk dalam daftar pekerja seks komersial (PSK) yang akan dipulangkan.

Ketiga kabupaten/kota itu adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. 

Menurut Kadinsos Kobar Gusti M. Nur Aini, tiga kepala daerah itu sudah menyatakan kesiapannya untuk menjemput warganya. Hingga saat ini Mou penutupan lokalisasi sudah siap. Penutupan akan melibatkan semua unsur Muspida termasuk MUI dan FKUB.

"Administrasi sudah disiapkan, tahapan peringatan sebanyak tiga kali sudah kita sampaikan. Besok rencanannya kita akan kembali sosialisasikan ke Dukuh Mola," kata Gusti M Nur Aini, di ruang kerjanya, Selasa (29/3/2016). 

Ia juga menegaskan, karena penutupan lokalisasi merupakan program nasional dari Kementerian Sosial, maka pencanangkan penutupan lokalisasi akan berlangsung bertahap. Pada 2017 Kabupaten Kobar bersih dari prostitusi.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial, saat ini Kalimantan Tengah menempati urutan kedua setelah Kalimantan Timur untuk jumlah lokalisasi prostitusi se-Kalimantan Tengah.

"Kita akan lihat Kaltim kalau tahun 2017 ini bisa ditutup total, maka tinggal Kalimantan Tengah. Untuk itu pada 2017 kita juga harus sudah bisa tutup seluruh lokalisasi. Data di kita jumlah PSK di Dukuh Mola 127 orang, Sungai Pakit 30 orang, dan Simpang Kodok hanya puluhan saja," tegas Nur Aini.

Ia juga mengaku sudah mempersiapkan konsep untuk mengantisipasi dampak sosial penutupan lokalisasi. Terutama dampak terhadap ekonomi warga sekitar lokalisasi. Termasuk para pedagang dan para tukang ojek yang biasa mangkal di sekitar lokalisasi.

"Selain dengan bentuk pembinaan, mereka juga akan kita suport dengan usaha ekonomi produktif," ujar Nur Aini.

Selain itu, dampak sosial terhadap penghuni lokalisasi yang bermigrasi ke tempat lain dengan pola yang baru termasuk menjadikan barakan sebagai tempat untuk bertransaksi melalui prostitusi online juga masuk dalam antisipasi Dinsos dan tim terpadu.

Ia bakal menggandeng para ketua Rukun Tetangga (RT), ulama setempat untuk bersama-sama melakukan kontrol dan pengawasan ketat terhadap penghuni barakan. Sementara untuk kalangan perhotelan ia juga akan meminta dengan tegas agar tidak menerima tamu yang bukan pasangan resminya. 

"Tim ini kan terpadu, melibatkan Satpol PP, Polres Kobar, Kodim, Auri, MUI dan FKUB, jadi tempat-tempat tersebut akan kita awasi dengan ketat dan ada bidang yang akan memberikan sanksi tegas," ancam M.Nur Aini.

Ia mengakui, bahwa persoalan anggaran masih menjadi kendala dalam operasi terpadu penutupan lokalisasi. Walau begitu ia optimistis anggaran tersebut akan segera cair dan operasi terpadu akan segera dilaksanakan. (KOKO SULISTYO/m)