Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Asmat Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemprov Kalteng Tanggapi Masalah Angkutan Batubara Lintasi Jalan Umum di Barito Timur

  • Oleh Agustinus Bole Malo
  • 20 Juli 2023 - 18:10 WIB

BORNEONEWS, Tamiang Layang - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menanggapi keluhan warga Barito Timur terkait angkutan batubara yang kembali melintasi jalan umum provinsi.

Kepala Dinas Perhubungan Kalteng Yulindra Dedy yang dihubungi Borneonews melalui pesan whatsapp mengaku telah mendapatkan informasi melalui media tentang angkutan tambang yang meresahkan warga Barito Timur itu.

Pihaknya memastikan akan segera turun ke Barito Timur bersama tim gabungan untuk mengatasi keluhan warga. Meski demikian, Yulindra tidak menjelaskan langkah-langkah apa yang akan dilakukan tim nanti.

"Yang pasti kami akan segera ke Tamiang Layang bersama Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Kalteng dan Kabupaten Barito Timur, di dalam forum ini ada pihak kepolisian, PU, ESDM pusat (Inspektur Tambang) dan daerah," ujar Yulindra, Kamis, 20 Juli 2023.

Sebelumnya Ketua BPD Desa Tampa di Barito Timur, Kopriusa P Mitel mengaku mobilnya terjerembab ke parit akibat menghindari serempetan konvoi angkutan batubara yang melintasi jalan umum provinsi di Desa Kupang Baru saat dalam perjalanan pulang dari Banjarmasin sekitar pukul 21.00 WIB, Selasa, 18 Juli 2023.

Setelah berhasil menarik mobil keluar dari parit, dia kemudian mengejar iring-iringan truk tersebut hingga Desa Jaweten. Saat Kopriusa menanyakan siapa pemilik batubara itu, supir tidak mengakui namun pada surat kirim batubara yang sempat difotonya terdapat logo berbentuk huruf BKB dan tertulis tujuan pengiriman batubara ke Stockpile Bandung.

Informasi yang dihimpun dari warga menyebutkan angkutan batubara yang melintasi jalan umum provinsi tersebut keluar dari arah Desa Pangkan dan berbelok menuju Desa Jaweten di Simpang Desa Patung.

Atas kejadian itu dan kembali maraknya angkutan batubara yang melintasi jalan umum, Kopriusa meminta aparat terkait dengan tegas melakukan razia angkutan terutama batubara Over Dimension Over Loading (ODOL) serta tambang lipat atau ilegal yang mengatasnamakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) resmi.

Kopriusa menilai keberadaan pertambangan batubara selama ini tidak memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah atau PAD untuk membangun Barito Timur.

"Jangan dibiarkan menggunakan jalan negara kalau memang izin tidak dikeluarkan dinas terkait," pintanya saat itu. (BOLE MALO/H)  

Berita Terbaru