Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Ketua Komisi II Minta Pemkab Barito Timur Bayarkan Hak Keuangan Pegawai dan Panitia Pilkades

  • Oleh Agustinus Bole Malo
  • 20 Agustus 2023 - 15:00 WIB

BORNEONEWS, Tamiang Layang - Ketua Komisi II DPRD Barito Timur Wahyudinnoor, meminta pemerintah daerah segera membayarkan hak keuangan pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan Panitia Pilkades Serentak 2023.

Hal tersebut disampaikan ketua komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan ini setelah menerima keluhan dari PNS, PPPK maupun panitia pilkades.

"Kemarin rombongan PPPK yang diangkat 1 Februari 2021 atau tahun anggaran 2021/2002 mereka menyampaikan keluhan mereka tentang TPP (tambahan penghasilan pegawai)," ungkap Wahyudinnoor, Minggu, 20 Agustus 2023.

Menurutnya, masalah TPP sudah dibicarakan juga pada rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD pada 27 Desember 2022, namun saat itu belum keputusan yang berkaitan dengan TPP bagi PPPK, padahal di daerah lain PPPK juga mendapatkan TPP seperti PNS.

"DI daerah lain seperti Provinsi Kalimantan Selatan dan kabupaten tetangga kita Barito Selatan PPPK ini mempunyai hak yang sama seperti PNS dia mendapatkan TPP. Untuk itu dalam pertemuan kemarin mereka meminta bisa diperjuangkan TPP ini di dalam APBD perubahan 2023, kalau pun itu tidak bisa mereka berharap diperjuangkan juga di APBD murni 2024," ujar Wahyudinnoor.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini mengingatkan pemerintah daerah agar regulasi yang ada tentang TPP dijalankan untuk menyelesaikan hak-hak pegawai terutama di penghujung masa jabatan bupati dan wakil bupati yang tinggal sebulan lebih.

"Ini masalah TPP PNS juga dari Januari sampai Agustus 2023 belum dibayarkan dengan ketidakpastian alasan," imbuhnya.

Selain TPP PPPK dan PNS, Wahyudinnoor mengungkapkan, hingga kini honorarium panitia Pilkades juga belum lunas dibayarkan padahal semua tahapan Pilkades hingga pelantikan telah selesai.

"Tidak benar juga kalau karena alasan kemampuan keuangan daerah hak-hak keuangan pegawai belum dibayarkan, karena SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) kita cukup besar Rp245 miliar, jadi kita berharap ada pos-pos tertentu yang memang bisa dianggarkan seperti TPP dan honor panitia Pilkades ini," tandasnya. (BOLE MALO/J) 

Berita Terbaru