Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) siap mengalihkan semua guru SMA sederajat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan adanya pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemkab ke pemprov.

'Sesuai dengan aturan, semua guru baik itu yang negeri maupun kontrak serta honor akan diambil alih oleh provinsi, termasuk penggajian mereka terhitung mulai Januari 2017 nanti akan ditanggung provinsi,' kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim

Suparmandi saat dihubungi Borneonews beberapa waktu lalu.

Ia melanjutkan pengalihan tersebut merupakan amanan undang-undang sehingga harus dipenuhi. Pihaknya tidak akan menahan para guru SMA sederajat karena sudah menjadi kewenangan Pemprov Kalteng. 'Kami akan melaksanakan amanat undang-undang, guru SMA sederajat akan dialihkan kewenangannya ke pemprov,' cetus dia.

Sebelumnya, saat pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Aula Bappeda Kotim, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Damber Liwan mengungkapkan, jumlah guru SMA sederajat di 14 kabupaten/kota yang bakal dialihkan ke provinsi sekitar 6000 orang.

'Mereka akan dialihkan menjadi PNS provinsi. Ini harus dipersiapkan karena memang cukup berat, belum lagi masalah pengalihan aset yang cukup rumit. Guru berstatus tenaga kontrak juga akan ditanggung provinsi,' kata Damber.

Ia melanjutkan pengalihan kewenangan ini merupakan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satu isinya mengalihkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan luar bisa dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

'Pengalihan kewenangan ini juga diikuti pengalihan status guru pendidikan menengah dan luar biasa, beserta aset-asetnya. Saat ini terdapat sekitar 1300 SMA dan 663 SMK negeri dan swasta di Kalteng.' (FI/B-8)