Ia menjelaskan setiap pembangunan rumah masyarakat yang mengajukan izin tidak lagi bertatap muka melainkan secara online.

Output akhir perizinan tersebut akan dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tau DPMPTSP.

”Kalau kita dalam hal ini DPUPR Barsel fungsinya hanya melakukan verifikasi data dan mengeluarkan SLF sementara output akhir PBG dikeluarkan DPMPTSP setempat,” jelas dia.

Ia membeberkan PBG adalah perizinan yang mengatur bagaimana bangunan harus didirikan untuk membangun baru, mengubah, mengurangi dan atau merawat bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Namun, tegas dia, jika pemilik bangunan tidak memenuhi kesesuain PBG akan dikenakan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan bangunan.

Kemudian penghentian semmentara atau tetap pemmanfataan bangunan gedung, pembekuan dan pencabutan PBG, pembekuan dan pencabutan SLF bangunan gedung dan perintah pembongkaran bangunan gedung. (URIUTU DJAPER/J)