BORNEONEWS, Muara Teweh - Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara terus berupaya membantu menyelesaikan persoalan antara PLN dan masyarakat, terkait masalah ganti rugi lahan dalam pemasangan jaringan tiang SUTT PLN.

Wakil Bupati Barito Utara Ompie Herby menerangkan, kini hanya tersisa satu lahan yang pemiliknya belum mau menerima ganti rugi dengan harga yang telah ditetapkan PLN, yakni di wilayah Antara Kandui Tapen Raya. Sebelumnya ada 15 sisa lahan yang masih belum selesai klaim ganti rugi lahan dan tanam tumbuh mereka dalam pembangunan jaringan listrik aliran tinggi yang dikelola oleh PLN.

Salah satu lahan yang masih belum terselesaikan ini yaitu lahan yang terkena pemasangan tower dan jaringan kabel ROW. Di lahan tersebut terdapat banyak tanam tumbuh masyarakat seperti karet dan rotan.

"Kemarin saya turun langsung ke untuk menemui pemilik lahan terkait hal ini untuk mengetahui apa yang sebenarnya keinginan mereka. Sebab pemasangan jaringan PLN ini menyangkut hajat hidup masyakat banyak. Dan saya menemui pemilik lahan saat itu kapasitasnya sebagai masyarakat biasa (tanpa pengawalan, Red) agar bisa lebih dekat dengan mereka," katanya.

Berdasarkan pengakuan pemilik lahan, pihak PLN kurang mensosialisasikan hal ini. Namun setelah dijelaskan, pemilik lahan tersebut nampaknya memahami dan melunak. 

"Kita harapkan untuk persoalan ini dapat secepatnya selesaikan, sehingga jaringan PLN ini dapat secepatnya terselesaikan," ujarnya, Rabu (13/4/2016).

Dengan selesainya permasalahan lahan, diharapkan dapat mempercepat proses penambahan tenaga listrik dari PLTG karendan yang didambakan untuk memberikan penyaluran listrik yang stabil dapat terlaksana.

Sehingga, lanjut wabup, penyaluran listrik di Kabupaten Barito Utara khusunya dapat teraliri listrik dan pemeretaan listrik di kabupaten barito Utara dapat tercapai. (RAMADANI/m)