BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Keputusan Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Bambang Purwanto yang memilih menerima tuntutan para PNS ketimbang mendukung penegakan disiplin PNS oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kobar Fahrizal Fitri membuat netizen geram. Para PNS itu menolak ketentuan absensi empat kali sehari.

Dalam komentarnya di media sosial, rata-rata netizen menganggap sikap bupati hanya mencari simpati menjelang pilkada. Seperti yang diungkapkan oleh akun facebook @Sarlan Lamiri menangapi berita Borneonews yang di-share oleh akun @Nathan Dhani Kasparov. 

Sarlan mengatakan, "Bupati tidak harus serta merta mengikuti para pendemo. Apa kata dunia". Tanggapan itu kemudian di-reply oleh @Nathan Dhani Kasparov dengan komentar "Politik simpati menjelang pilkadut".

Men-share berita yang sama, akun facebook @Tonny Pandiangan juga memberikan komentar dengan nada bertanya "kedisplinan dikalahkan orang banyak"

Saat pemberitaan berjudul "Berhenti Mogok Kerja Berjamaah, PNS Minta Syarat Copot Kepala BLH" di share oleh akun facebook @Mendawai Liwa terjadi diskusi menarik antara akun @Igo Ruslan dan @Ali Alwatony.

Menurut Igo dalam komentarnya, ...ga ada sejarahnya aturan mentri kalah sama aturan bupati apalagi cuma masalah absensi.. yang benar itu aturan apapun apabila ada aturan yang lebih tinggi diatas ny otomatis perbup yang dibwah ny tidak berlaku. masalahnya sanggup g "legowo" nerimo kenyataan.

Komentar tersebut kemudian ditangapi oleh Ali Alwatony dengan pertanyaan Perbup tentang apa Tolong Mas kami di kasih tau kaitannya dengan Postingan ini. Kemudian dijawab oleh Igo.."yang saya tau aaturan mentri itu wajib absensi 4 kali sehari ketika di jalankan dan ada yang protes kenapa yang menjalankan justru mau dicopot knpa bukan yang pembuatan aturan aja yang di..." 

Kemudian Ali Alwatony menjawab komentar tersebut dengan komentar.. "Iya makanya jika ada PERBUP tentang itu perlu kita ketahui...agar apa yang kita diskusikan ini juga mendasar. Pertanyaannya Kenapa Bupati Mengambil tindakan begitu apa alasan para PNS BLH itu demo menolak aturan yang diterapkan oleh Kepala BLH itu Ada apa dengan Pa'de BUPATI saya yakin ini bukan sebuah pencitraan politik Pa'de Bupati, Hanya saja Beliau Terjebak dalam situasi physiology Politik dari sekelilingnya yang TIDAK CERDAS dalam memberikan masukan dalam mengambil kebijakan..". (WAHYU KRIDA/m)