PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) dianggap belum memiliki perencanaan pembangunan yang cukup jelas. 

Itu terlihat dari pelaksanaan beberapa program pembangunan infrastruktur yang tak sinkron dengan program kerja tahunan yang sudah direncanakan dan ditetapkan. Hal tersebut bisa memicu terjadinya pemborosan anggaran belanja daerah. 

Wakil Ketua II DPRD Kobar Ahmadi Riansyah mengatakan, salah contohnya yakni pelaksanaan proyek pengaspalan Jalan Nasional yang sedang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Proyek pengaspalan jalan yang dilakukan sepanjang 65 kilometer, di dalam dan luar kota Pangkalan Bun ini, menurutnya menimbulkan tugas pekerjaan baru lain

yang bakal jadi tanggungan pemerintah daerah. 

Ahmadi menjelaskan, pelaksanaan pengaspalan jalan setebal sekitar 12-13 centimeter yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 senilai sekitar Rp53 miliar ini, mengakibatkan badan jalan menjadi bertambah tinggi dan menimbulkan persoalan baru. 

'Karena jalanannya jadi tinggi, otomatis bangunan trotoar yang di tengah jalan itu, nanti jadi harus ikut ditinggikan,' ujar Ahmadi Riansyah, Rabu (13/4).

Perlunya penyesuaian tinggi trotoar ini, lanjutnya, mengakibatkan pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran belanja tambahan. Lantaran, penyesuaian tinggi trotoar itu tidak masuk dalam rencana kerja anggaran (RKA) yang sudah disusun dan ditetapkan. 

'Jadi tidak sinkron dengan rencana pembangunan yang sudah disusun. Dan ini pemborosan anggaran. Yang tadinya tidak perlu dikerjakan, jadi harus dikerjakan.'

Kemudian, pemborosan anggaran belanja daerah ini nantinya juga akan  berefek pada timbulnya rasa ketidakadilan pelaksanaan pembangunan. Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di luar perkotaan Pangkalan Bun. Pasalnya, masih banyak infrastruktur jalan penghubung antardesa maupun antarkelurahan di Kobar yang hingga kini agak butuh perhatian lebih. 

'Anggaran yang ada itu harapannya bisa digunakan secara efektif dan efisien. Karena masih banyak infrastruktur di luar kota yang butuh perhatian.' (RD/B-7)