KEPALA Kantor Wi'la'yah Kementerian Aga'ma Kalimantan Se'latan M Thambrin me'nyebutkan bahwa calon je'maah haji membutuhkan wak'tu tunggu minimal 28 ta'hun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci.

Provinsi Kalsel, kata dia, mem'peroleh kuota haji seba'nyak 3.050 jiwa dengan jumlah penabung haji per 18 April 2016 mencapai 86.749 orang.

'Itu artinya masa kebe'rang'kat'an kurang lebih 28 tahun. Pen'duduk Kalsel sendiri ber'jumlah 4 jutaan jiwa. Rin'ciannya 96,67% muslim, dan sisanya pemeluk Kristen, Hindu, Budha, dan Kong'hu''cu,' ujar Thambrin saat mem'buka Rakerwil Kantor Ke'menang se-Kalimantan Se'latan, Rabu (20/4/2016).

Dengan kondisi seperti ini, ia meminta calon jemaah ha'ji ber'sabar menunggu an'trean. La'manya antrean, sam'bung dia, membuat masyarakat be'nar-benar diuji kesabaran dan iman mereka untuk me'nu'naikan panggilan Allah SWT sebagai ibadah rukun Islam yang kelima.

Selain itu, Thambrin berha'rap, pemerintah pusat me'nam'bah kuota haji di Kalsel de'mi mempercepat daftar tung'gu keberangkatan.

Sementara itu, Menteri Aga'ma Lukman Hakim Sai'fud'din, mengaku bahwa pi'haknya telah berusaha me'min'ta pemerintah Arab Saudi menambah 10 ribu kuota ha'ji reguler bagi Indone'sia. 

Jika tambahan kuota itu di'setujui, ia akan mengaloka'sik'an secara proporsional ba'gi setiap provinsi. 'Saya eng'gak hapal jumlahnya se'tiap provinsi. Tentu akan di'bagi proporsional,' kata Lukman.

Ia mengakui, minat masyarakat Kalsel menunaikan iba'dah haji cukup besar, se'hing'ga antreannya mencapai pu'luhan tahun.

'Kami sangat bersimpati, ta'pi semuanya harus bisa sa'bar, sebab pemerintah te'rus mengupayakan penambah'an kuota haji ini hingga men'de'kati hari H-nya nanti saat mu'sim haji,' tutur dia.

Selain menyoal kuota haji, Ra'kerwil Kemenang se-Kalsel membahas banyaknya isu seputar kualitas pemaham'an agama, pelayanan kehi'dup'an beragama, potensi eko'nomi keagamaan, memper'ku'at kerukunan umat bera'ga'ma, dan penguatan tata ke'lola pembangunan bidang aga'ma.

'Saya bersyukur, sejak du'lu Kalsel sebagai provinsi yang agamis, relatif tidak ada konflik berbasis agama. Ini tentu karena pimpinan umat dan pemerintah bahu-membahu bekerjasama,' kata Menteri Agama.(CR02/B-3)