BORNEONEWS, Sampit - Penanggung jawab aksi demo warga Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotim, Audy Valent menyatakan, persiapan unjuk rasa yang digelar Senin (26/4/2016), di depan Kantor DPRD Kotim, sudah matang.

'Sudah sembilan puluh persen persiapannya, mulai dari atribut pelengkapan aksi termasuk sound system hingga genset juga disiapkan. Tinggal koordinasi dengan yang lain untuk membawa massa,' kata dia, Minggu (24/4/2016).

Aksi akan dilakukan mulai pukul 08.00 Wib dimulai dari depan Kantor Bupati Kotim sambil menunggu massa dari warga Desa Tumbang Kalang, untuk kemudian bersama-sama dikonsentrasikan di depan Kantor DPRD Kotim.

Audy yang juga Ketua Forum Bersama (Forbes) LSM Kabupaten Kotim itu pun menyampaikan permohonan maaaf apabila aksi demo yang dilakukan pihaknya sementara mengganggu arus lalu lintas. Namun, dengan koordinasi dan penjagaan yang baik dari aparat keamanan dia yakin aksi yang mereka lakukan bisa berjalan dengan lancar.  

Sementara itu, aksi yang digelar warga bersama gabungan LSM itu akan menyampaikan tuntutan kepada PT  BUM, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Antang Kalang. Tuntutan juga dilayangkan kepada pemerintah kabupaten dan DPRD setempat.

'Pada prinsipnya Forbes LSM melakukan pendampingan terhadap warga Desa Tumbang Kalang dalam aksi demo nanti,' ucap dia.

Menurut Audy, tuntutan yang disampaikan warga Desa Tumbang Kalang kepada PT BUM sangat wajar. Sebab, operasional perusahaan telah mengabaikan hak-hak masyarakat. Berbagai tuntutan warga terhadap perusahaan juga seringkali diabaikan dan dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian.

Sementara Kepala Polres Kotim AKBP Hendra Wirawan, mengatakan secara umum, kepolisian siap melayani dan mengamankan aksi unjuk rasa warga tersebut. Ia mengimbau kepada pengunjuk rasa agar dalam menyalurkan aspirasinya dengan tertib dan damai.

"Kami menghargai demo yang dilakukan warga. Tetapi kami juga mengimbau aksi dilakukan dengan tertib, damai, tidak mengganggu masyarakat yang lainnya, dan tidak merusak fasilitas pemerintah,' pungkasnya. (RIFQI/m)