Aplikasi Pilgub (Pemilihan Gubernur) Propinsi Jambi Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

BI Akan Evaluasi Kembali Koordinator Pembayaran Warkat Debet Kapuas

  • 25 April 2016 - 18:51 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Bank Indonesia (BI) berencana akan mengevaluasi keberadaan Koordinator Pembayaran Warkat Debet (KPWD) di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang saat ini dipegang oleh Bank Pembangunan Kalteng (BPK) daerah setempat. 

"KPWD Kapuas dan enam KPWD lainnya di Indonesia akan kami evaluasi keberadaannya karena tidak bisa memenuhi target minimal transaksi yang telah ditetapkan," ungkap Asisten Direktur Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran BI Fitri Vidya, saat kunjungan sejumlah wartawan Kalteng ke kantor Bank Indonesia, di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (25/4/2016).

Lebih lanjut dia mengatakan, KPWD dapat dikatakan aktif apabila memiliki jumlah transaksi minimal sebanyak 30 transaksi warkat dalam satu hari, baik berupa cek, BW (Bilyet Giro), dan lainnya.

Pada kenyataannya, KPWD Kapuas hanya mampu menenuhi syarat tersebut di awal pembentukannya, tapi sudah tidak lagi untuk beberapa bulan belakangan ini.

"Kalau transaksi mereka sangat sedikit, lebih baik mereka (perbankan,red) melakukan transaksi secara langsung antarbank. Perlu tidaknya BI membubarkan KPWD Kapuas Kita lihat hasil evaluasi nanti," ujar Fitri.

Manajer UKKK Kantor Perwakilan BI Kalteng Paulus BW Sopamena mengakui, KPWD Kapuas sudah tidak mampu memenuhi target minimal transaksi warkat antarbank.

Paulus menduga, menurunnya transaksi warkat di KPWD Kapuas merupakan imbas dari kebijakan pemerintah pusat dalam melakukan pelarangan ekspor hasil tambang.

"Saat belum ada larangan ekspor pertambangan, banyak pengusaha yang melakukan transaksi warkat. Seiring larangan ekspor, transaksi warkat di KPWD Kapuas semakin menurun. Yah, kita serahkan saja ke BI Pusat untuk masalah ini," ucap Paulus. (TESTI PRISCILLA/m)

Berita Terbaru