KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Provinsi Riau sebagai wilayah proyek percontohan pencegahan korupsi melalui kegiatan pendampingan pada aparat pemerintah daerah setempat.

'Riau menjadi salah satu dari enam provinsi menjadi 'pilot project' dari KPK. Yang kita lakukan adalah pendampingan terhadap personel pemerintah daerah di sini,' kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Senin (25/4/2016).

Ia menjelaskan pendampingan yang dilakukan oleh personil KPK di Riau tersebut merupakan bentuk pencegahan agar personel Pemda di Riau tidak terjerumus dalam melakukan praktik korupsi.

Ia mengatakan dengan adanya tiga gubernur di Riau yang terjerat korupsi menjadi indikator bagi lembaga anti rasuah itu bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi.

Pendampingan itu akan terus dilakukan meski KPK tidak memiliki target kapan Riau bisa dipastikan bersih dari praktik korupsi.

'Kalau sudah tiga kepala daerah melakukan kesalahan yang sama maka harus ada yang dibenahi, sistemnya ataupun orangnya,' ujarnya.

Menurut wanita kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, 58 tahun silam itu, upaya pencegahan dan penindakan tersebut merupakan salah satu dari 'grand strategy' KPK pada 2016 untuk memberantas korupsi. Namun, jika dalam upaya pencegahan tersebut ditemukan adanya pelanggaran, maka pihaknya tidak segan untuk melakukan penindakan.

(ANT/B-11)