Sementara itu, Candra selaku Koordinator SMD Menuntut Jaksa tidak zholim dan jangan menerapkan hukum tanpa melihat fakta persidangan.

"Menuntut Hakim Bijak dan Arif dalam menyidangkan perkara Ben – Ary, dengan membebaskannya dari semua tuntutan dan dakwaan," ujarnya.

Candra berpandangan persoalan yang menjerat para terdakwa adalah perkara hutang-piutang pribadi antara Pak Ben dengan Direktur PDAM, Teras, dan Suwono, sebagaimana diakuinya oleh para pihak dalam persidangan, bahkan hutang – piutang tersebut telah diselesaikan sebelum muncul perkara ini, sebelum ada penyidikan oleh KPK. 

"Sebagaimana diungkapkan oleh Terdakwa Ben mengatakan terdapat poin yang memang fakta yaitu fakta bahwa terdakwa melakukan peminjaman untuk membayar lembaga survei, saya tidak tahu siapa yang meminjamkan, beberapa hari kemudian saya tahu yang meminjamkan itu saudara teras, Saudara agus cahyono, saudara Suwono dan Terdakwa menegaskan bahwa kepada mereka sudah dikembalikan yang juga sudah diakui oleh para saksi tersebut”. Jelasnya

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa Ben Brahim selama 8 tahun 4 bulan penjara. Sedangkan Terdakwa Ari Egahni dituntut 8 tahun penjara dan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp500 juta subsidair 6 bulan penjara.

Jaksa Juga menuntut menjatuhkan pidana tambahan berupa Uang Pengganti (UP) kepada negara sebesar Rp 8.819.801.363 subsider 3 tahun penjara. Selain itu, keduanya juga dituntut hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih publik selama 5 tahun sejak para terdakwa selesai menjalani pidana. (APRIANDO/H)