Sehingga dilakukan pemeriksaan pada hari ini dan langsung dilakukan penahanan kepada Is dan telah didampingi oleh kuasa hukumnya.

"Kami telah melakukan penahanan terhadap tersangka Is, ia berperan sebagai pihak ketiga atau pengelola parkir di Komplek Pasar PPM Sampit," bebernya.

Is bersama Fn mantan Kepala Dinas Perhubungan Kotim menjadi tersangka dalam tindak pidana korupsi retribusi parkir di komplek Pasar PPM Sampit yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 737.456.530.

Dalam hal itu adalah tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2022 atas nama tersangka berinisial Fn dan Is berdasarkan surat penetapan tersangka nomor: PRINT - 02/O.2.11/Fd.1/11/2023 tanggal 07 november 2023 yang disangkakan melanggar pertama pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999. Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau kedua Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang kurangnya sebesar Rp. 737.456.530 berdasarkan perhitungan auditor inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Selanjutnya untuk mempermudah proses penyelidikan berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 jo Pasal 21 Ayat 1 KUHAP terhadap tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di lembaga permasyarakatan kelas IIB Sampit dengan alasan dikawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. (BUDDI RAHMAT H/H)