Aplikasi Software Pilkada Terbaik di Indonesia

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemungutan Pajak Galian C Tak Berizin Upaya Mengambil Potensi PAD Tanpa Menghilangkan Kasus Pidana

  • Oleh Dewi Patmalasari
  • 04 Desember 2023 - 23:10 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) termasuk di dalamnya galian C tak berizin merupakan upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) mengambil potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menghilangkan kasus pidananya.

"Kami sudah mendapat surat dari Kementerian Dalam Negeri bagian pendapatan bahwa galian C berizin dan tidak berizin ditetapkan sebagai wajib pajak pada tahun 2024," kata Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kotim Ramadansyah, Senin, 4 Desember 2023.

Pemkab Kotim dan DPRD telah menggodok regulasinya yaitu Perda Pajak dan Retribusi Daerah, hingga titetapkan galian C berizin dikenakan pajak 5 persen dan yang tak berizin 20 persen dengan catatan tidak menghilangkan perkara pidananya.

Saat ini, regulasi tersebut berproses di biro hukum provinsi. Ia berharap 10 Desember 2023 sudah disahkan sehingga pihaknya segera menyelesaikan Peraturan Bupati, sehingga 1 Januari 2024 sudah berlaku.

"Misalnya galian C tak berizin terkena razia, sudah dikeruk tanah uruk dan pasirnya maka harus membayar pajaknya 20 persen. Karena negara dirugikan atas barang yang keluar tersebut," ujarnya.

Dia mengatakan, peraturan ini juga arahan KPK untuk menarik pajak galian C tidak berizin namun tidak melegalkan kegiatannya. Pihaknya tetap mengarahkan pengusaha untuk tetap mengurus perizinannya disamping membayar pajak 20 persen.

"Nanti kita akan berkolaborasi dengan Satpol PP melakukan razia untuk pembayaran pajak bukan masalah perizinan," pungkasnya.

Selama ini, Pemkab Kotim hanya memungut pajak MBLB berizin sebesar 5 persen. Adapun capaian pajak MBLB pada tahun 2023 mencapai 91,52 persen atau Rp 1.372.814.300 dari target Rp 1,5 miliar. (DEWI PATMALASARI/H)

Berita Terbaru