Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Kepulauan Selayar Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Komisi II Soroti Kewenangan Kabupaten Ditarik Ke Provinsi

  • Oleh M. Rifqi
  • 10 Mei 2016 - 21:25 WIB

BORNEONEWS, Sampit -Satu persatu kewenangan pemerintah daerah ditarik oleh pemerintah pusat, untuk selanjutnya dikelola oleh pemerintah provinsi. Penarikan kewenangan ini diperkirakan akan menimbulkan permasalahan baru terkait koordinasi.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotim Abdul Kadir mengatakan, berdasarkan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada empat kewenangan kabupaten ditarik ke provinsi, yakni pendidikan tingkat SMA, pertambangan dan kehutanan, perikanan dan kelautan.

Keempat bidang itu merupakan urusan pilihan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun bidang-bidang ini, menurut Kadir, merupakan sektor yang sangat bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.

Misalnya saja sektor perikanan dan kelautan. Keluhan nelayan yang kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut, sekarang kami di pemerintah kabupaten tidak bisa apa-apa karena tidak ada kewenangan, ujar dia.

Begitu juga penarikan kewenangan bidang perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, diyakini akan berdampak pada garis koordinasi. Pasalnya, dalam setiap kepengurusan administrasi sepenuhnya dilakukan di provinsi. Sementara dari kabupaten harus bolak-balik yang tentunya membutuhkan biaya  tidak sedikit.

Ditariknya beberapa kewenangan kabupaten ke provinsi akan berdampak pada lambannya kepengurusan administrasi dan koordinasi, cetus dia.

Meskipun demikian, lanjut Kadir, pemkab harus melaksanakan peralihan kewenangan tersebut yang berlaku efektif Oktober 2017. Dalam proses penarikan kewenangan, sinergi dan koordinasi harus dilakukan.

Kami hanya mengingatkan dalam proses penarikan kewenangan pemkab dan pemprov harus betul-betul memperhatikan aset daerah. Jangan sampai aset daerah menjadi tidak jelas karena peralihan kewenangan itu, kata dia. (RIFQI/m) 

Berita Terbaru