Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Kemenperin Tekankan Kolaborasi Pusat dan Daerah Akselerasi P3DN

  • Oleh ANTARA
  • 27 Januari 2024 - 05:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengakselerasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Program P3DN digalakkan dalam rangka mendukung dan menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang sekaligus mengoptimalkan produktivitas sektor industri, termasuk sektor industri kecil dan menengah (IKM).

"Memang diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah termasuk dalam implementasi program P3DN. Kolaborasi kebijakan pemerintah ini menjadi suatu keniscayaan sehingga penggunaan produk dalam negeri dapat diimplementasikan dengan baik," kata Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kemenperin Ignatius Warsito dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Warsito menjelaskan, berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ada kewajiban bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan paling sedikit 40 persen produk/jasa usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa.

Untuk mendukung pelaksanaan amanat UU 6/2023 tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen dan Pengenaan Sanksi Administratif dalam rangka Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai TKDN dan Nilai Bobot Perusahaan.

"Maksud dari ketentuan ini adalah untuk memperbanyak jumlah Lembaga Verifikasi dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi K/L dan badan usaha lainnya untuk terlibat dalam proses sertifikasi TKDN," jelasnya.

Selain itu, Kemenperin juga menerbitkan Permenperin No. 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil.

Peraturan ini memberikan kemudahan dan penggratisan proses sertifikasi TKDN bagi industri kecil, khususnya yang telah terdaftar di dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

"Sehingga mereka dapat ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan produknya menjadi prioritas untuk dibeli," imbuhnya.

Menurut Warsito, berbagai kemudahan tersebut berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha yang tercermin dari meningkatnya jumlah sertifikat TKDN yang diterbitkan Kemenperin, khususnya sertifikasi TKDN yang diinisiasi secara mandiri oleh para pelaku usaha.

"Hingga Desember 2023, telah terdapat 11.069 produk dalam negeri yang memiliki TKDN industri kecil, dengan 8.079 sertifikat yang berlaku," sebutnya.

Berita Terbaru