Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Kab. Blitar Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

BPDPKS Tegaskan Komitmen Jaga Hubungan Harmonis dengan Kemenkeu

  • Oleh Testi Priscilla
  • 03 Februari 2024 - 14:00 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS menegaskan komitmennya dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan Kementerian Keuangan.

"BPDPKS menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan rasa persatuan dan kebersamaan, memperkuat sinergi di antara seluruh pegawai, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan mitra kerja di internal dan eksternal Kementerian Keuangan serta dengan para stakeholder," kata Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman dalam keterangan resminya pada Sabtu, 3 Februari 2024.

Hal ini disampaikan Eddy saat BPDPKS kembali mengadakan Rapat Kerja Tahun 2024 di Bogor, bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian tahun sebelumnya serta merancang strategi menghadapi tahun 2024.

"BPDPKS telah berhasil menyalurkan biodiesel sebanyak 12,1 juta kiloliter dengan anggaran mencapai Rp18,5 triliun. Lebih lanjut, strategi kemitraan dijalankan melalui kampanye positif Sawit Baik dengan penyelenggaraan 250 kegiatan," kata Eddy lagi.

Upaya pengembangan sumber daya manusia juga menjadi fokus, lanjutnya, dengan pemberian 2.000 beasiswa dan pelatihan peningkatan keterampilan bagi petani sawit. 

"BPDPKS telah melaksanakan research and development bekerja sama dengan universitas. Diharapkan hasil riset tersebut dapat menjadi evidence-based policy," jelas Dirut BPDPKS ini lagi.

Pada kesempatan tersebut hadir pula Dirjen Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti yang menyampaikan bahwa BPDPKS perlu melaksanakan riset dan penelitian yang mengaitkan ekonomi makro dan kinerja APBN dengan tugas dan fungsi utama BPDPKS. Topik yang bisa digali di antaranya terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, penerimaan dan belanja negara, serta defisit anggaran. Dirjen Perbendaharaan pun mengapresiasi pelaksanaan riset terkait industri sawit. Namun, di sisi lain masih terdapat tantangan.

"BPDPKS harus lebih kreatif mencari instrumen keuangan yang memberi return kompetitif dan atau menambah variasi kegiatan yang lebih cost efficient. Sebagai institusi pelaksana mandatory dari pemerintah, diperlukan agility dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dana. BPDPKS perlu usaha yang lebih untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga,"  jelas Dirjen Perbendaharaan.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, perwakilan dari Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perwakilan dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, perwakilan dari Bank Himbara, perwakilan Direktorat Jenderal Anggaran, serta seluruh jajaran BPDPKS ini, Dirjen Perbendaharaan pun menekankan pentingnya menjaga integritas. (TESTI PRISCILLA/H)

Berita Terbaru