Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Konawe Utara Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pengacara Minta Mantan Kadis Pertanian Katingan Dibebaskan dari Tuntutan

  • Oleh Apriando
  • 08 Februari 2024 - 04:00 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya – Arimadia selaku penasihat hukum terdakwa Yossy, Mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng), mengatakan akan mengajukan pembelaan pada sidang berikutnya. Ia meminta kliennya dibebaskan dari tuntutan.

“Semuanya akan kita ungkapkan dalam pembelaan pada sidang berikutnya, kapasitas terdakwa Yossy hanya diminta untuk melengkapi persyaratan. Kami akan meminta bebas dalam pembelaan,” Ujar Arimadia di Palangka Raya, Rabu, 7 Februari 2024

Dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, terdakwa Yossy dihadapkan dengan tuntutan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 100 juta. Denda tersebut, jika tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Arimadia mengatakan mereka akan mengajukan pembelaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Ia menyatakan bahwa Yossy hanya mengikuti dan melengkapi berkas persyaratan yang ada untuk pengajuan dana bantuan kelompok tani Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan tidak memiliki inisiatif dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Ia menerangkan bahwa kliennya tidak dibebankan dengan Uang Pengganti (UP) dalam tuntutan Jaksa. Arimadia berpandangan kliennya tidak menikmati dana tersebut dan beberapa fakta terkait pembelian material sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP).

"Kapasitas terdakwa Yossy hanya diminta untuk melengkapi persyaratan, dan kami akan meminta bebas dalam pembelaan tersebut," Ucapnya menegaskan.

Sidang pembelaan terdakwa Yossy dijadwalkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat, di mana pihak penasihat hukum akan menyajikan argumen-argumen yang dapat membuktikan ketidakbersalahan terdakwa Yossy dalam kasus ini.

Sebagaimana diketahui perkara korupsi bantuan tani berupa peremajaan sawit di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah menyeret dua terdakwa yaitu Ir Yossy selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten katingan periode 2020-2022 dan Yanto selaku Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri.

 
Bantuan dari pemerintah pusat senilai Rp 27 miliar itu dibagikan ke kelompok tani diduga tidak tepat sasaran sehingga negara mengalami kerugian Rp 10 miliar lebih. Terdakwa Yossy disebut membuat laporan dan dokumen bahwa lima kelompok tani yang sebenarnya tidak memenuhi syarat menerima bantuan, jadi layak menerima bantuan. (APRIANDO/R)


TAGS:

Berita Terbaru