BORNEONEWS, Barito Selatan - Untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan (Barsel) 2017, Komisi Pemilihan Umum membutuhkan dana Rp18 miliar. Anggaran yang sudah disetujui untuk pelaksanaan pilkada dalam APBD 2016 sebesar Rp9 miliar lebih, untuk 2017 telah dianggarakan sebesar Rp7 miliar lebih. Itu kesepakatan KPU dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah terakomodir dalam APBD.

'Jadi totalnya mencapai Rp16 miliar lebih untuk anggaran pemilihan Bupati dan wakil Bupati pada Pilkada 2017 mendatang yang telah disepakati oleh kita bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),' kata Ketua KPU Barsel, M Hadi Surais didampingi anggotanya Bahruddin kepada Borneonews, Senin (16/5/2016) siang.

Namun lanjut dia, begitu keluarnya surat Nomor 118 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang mengatur besaran honorarium, setelah dihitung sesuai surat tersebut ada kenaikan Rp 2 miliar lebih.

Kekurangan itu, telah disampaikan ke tim anggaran pemerintah daerah Barsel. Karena yang semula dimulai dari honor peyelenggaran pihaknya di tingkat kecamatan PPK dan sekretarisnya, PPS serta sekretaris, petugas keamanan PPS sampai petugas pemutakhiran Daftar pemilih itu mengalami kenaikan yang signifikan.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan penambahan anggaran untuk perselisihan pencalonan dan perhitungan suara  sebesar Rp400 juta dari sebelumnya Rp200 juta. Jadi total untuk perselisihan tersebut Rp600 juta

Untuk menyesuaikan besaran honor sesuai surat Kemenkeu itu, yang telah dituangkan KPU-RI dalam keputusan Nomor 43 tentang pendanaan dan Nomor 44 itu sudah disampaikan ke TAPD untuk bisa mengakomodir penambahan anggaran tersebut.

'Informasi terakhir yang kami terima penambahan anggaran tersebut mudah-mudahan diakomodir dan dimasukan dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT),' ucapnya. (URIUTU DJAPER/N).