BORNEONEWS-Sampit:  Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kotim M Shaleh mengatakan pihaknya akan buka-bukaan program yang diduga 'siluman' dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur 2016.

'Intinya nanti akan saya buka semua, setelah mendengar jawaban eksekutif. Termasuk yang Rp5 miliar itu,' tegas dia, saat ditemui di ruang kerja Komisi IV DPRD Kotim, Senin (16/5/2016).

Diketahui, Shaleh mempermasalahkan proyek pembangunan Jalan Wengga Metropolitan yang menelan anggaran sekitar Rp5 miliar. Program ini diduga merupakan program 'siluman', yakni program yang tiba-tiba muncul tanpa sebelumnya masuk dalam rencana kerja anggaran (RKA) dinas terkait.

'Sayang, kepala dinasnya tidak hadir, dan DPRD dan pemkab sepakat menunda rapat sinkronisasi anggaran. Nanti jawaban mereka (eksekutif) kami tunggu Rabu (18/5/2016),' ujar politisi PAN itu.

Rasionalisasi Anggaran

Sementara itu, Senin (16/5/2016), Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kotim menggelar rapat dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Namun, tidak lama setelah rapat dibuka Wakil Ketua DPRD Kotim Parimus, dengan pertimbangan ketidakhadiran Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli dan keinginan melibatkan seluruh anggota dewan, serta menghadirkan seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Kotim, rapat akhirnya diputuskan ditunda hingga Rabu (18/5/2016).

Parimus yang ditemui usai rapat, menolak berkomentar lebih jauh terkait digelarnya rapat rasionalisasi anggaran pemkab dan DPRD. Menurutnya, rapat ini pasti terjadi ketika terjadi rasionalisasi anggaran.

'Kalau anggaran tiba-tiba muncul tidak ada karena kita sesuai aturan. Kalau dikatakan hilang juga, mungkin berkaitan dengan anggaran yang tidak mencukupi. Saya kira ini hal yang wajar ketika ada komunikasi TAPD dengan Banggar untuk membenahi hal itu.' jelas dia.

Ditanya apakah rapat rasionalisasi digelar terkait temuan program 'siluman', Parimus mengaku tidak mengetahui persis.

Anggota Banggar DPRD Kotim Dadang H Syamsu, mengatakan rapat rasionalisasi anggaran merupakan hal biasa ketika terjadi selisih realisasi perencanaan dengan penerimaan anggaran.

'Ada selisih penerimaan sebesar Rp71 miliar, makanya kita menggelar rapat bagaimana menutupi defisit itu dan kegiatan mana yang ditunda,' ungkap dia. (RF/*)