Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemprov Kalteng Gelar Best Practice Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Pj Kepala Daerah

  • Oleh Marini
  • 26 Februari 2024 - 13:40 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemprov Kalimantan Tengah menggelar Best Practice penyusunan laporan pertanggungjawaban penjabat bupati/walikota se-Kalteng tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom M-Hotel Bahalap Palangka Raya, Senin, 26 Februari 2024.

Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran yang diwakili Wagub Kalteng H Edy Pratowo mengatakan, kegiatan tersebut berlandaskan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

"Dengan menyatakan bahwa laporan Pertanggungjawaban Penjabat Gubernur disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan bagi Penjabat Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali; serta, Pelaksanaan Tugas (Plt) Penjabat Kepala Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri," katanya.

Dirinya juga menyampaikan, berdasarkan amanat peraturan tersebut, maka para Penjabat Bupati dan Walikota wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Yang terdiri dari kondisi umum pelaksanaan tugas penjabat daerah atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

"Capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas 12 aspek penyelenggaraan pemerintahan dan inovasi pelaksanaan tugas penjabat Bupati dan Penjabat Walikota, meliputi aspek Pelayanan Publik, Pembangunan Daerah Keuangan Daerah, Kepemimpinan Kepala Daerah, Kebijakan Daerah, Pemerintahan Desa, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian Daerah, Tramtibum Linmas, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintahan Umum, dan Aspek Kerjasama Daerah," jelasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah (Otda) Provinsi Kalteng Rusita Murniasi menyampaikan bahwa, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

"Menteri melakukan evaluasi kinerja Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota serta evaluasi kinerja terhadap Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota," bebernya.

Hal ini juga katanya, sebagai bahan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota; dan, bahan penilaian kinerja Penjabat Gubernur, Pejabat Bupati dan Penjabat Walikota. (MARINI/j)

Berita Terbaru