Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

81 Kades dan Perangkat Desa Belum Menerima Gaji di Kobar

  • Oleh Marini
  • 02 April 2024 - 22:21 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Ada 81 Kades dan perangkat desa yang belum menerima gaji melalui alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringan Barat.

Tentu informasi ini dibenarkan oleh, Kepala Desa (Kades) dan perangkat Desa di Kobar. Mereka mengeluhkan gaji atau penghasilan tetap mereka belum dibayarkan selama kurang lebih 3 bulan.

Keterangan dibenarkan oleh Kades Lalang, Kecamatan Kotawaringin Lama, Muhammad Alfansuri yang mengungkap kekecewaannya lantaran hingga saat ini tak kunjung mendapatkan hak gaji mereka tersebut.

Kades muda yang baru dilantik ini terkejut karena baru mengetahui bahwa gaji Kades dan perangkat Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat diduga sering lambat dibayar.

"Pastinya untuk kami yang kades baru, kaget juga ternyata bukan hal yang bukan rahasia umum, artinya untuk Kades harus memang harus punya usaha sampingan untuk bertahan 3 sampai 4 bulan tidak turun gajian, apalagi kita yang masih baru merintis yang memang belum ada usaha dan sebagainya rasanya keberatan sekali," kata Muhammad Alfansuri saat dikonfirmasi, Selasa 2 April 2024.

Tidak hanya Kades, perangkat desa pun juga merasakan hal yang sama, tidak merasakan gaji selama kurang lebih 3 bulan.

"Jadi ini tidak hanya Kepala Desa yang tidak gajian, tetapi perangkat Desa semua juga merasakan belum gajian," ucapnya.

Ia sangat menyayangkan, upaya pemerintah pusat untuk melakukan pemerataan bangunan maupun mencegah stunting di tingkat desa, tidak dibarengi dengan kesejahteraan Kades.

"Pemerintah pusat saat ini kan sedang menggalakan yang namanya program stunting, sedangkan kepala desa hingga perangkat desa hingga saat ini sudah 3 sampai 4 bulan belum gajian, artinya ini pemerintah desanya sendiri yang akan stunting," ungkapnya.

Akibat hal ini, ia dan perangkat desa terpaksa harus berupaya memutar otak agar bisa bertahan hidup dengan mencari penghasilan sampingan.

"Kalau untuk pembangunan kita masih menunggu anggaran turun, namun untuk kinerja kepala desa tentu sangat mengganggu sekali, pertama kita dituntut harus menangani banyak permasalahan di desa, disisi lain kita kades memikirkan perut untuk keluarga dan sebagainya, artinya kami harus extra berjuang cari sampingan," jelasnya.

Dirinya dan perangkat desa berharap, pemerintah daerah Kotawaringin Barat bisa segera mengatasi permasalahan ini agar pihaknya bekerja maksimal memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat desa. "Mudahan kedepan ini bisa diupayakan, diperhatikan," harapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kobar, Tohhari menyampaikan, terdapat kurang lebih ada 81 Kades dan perangkat desa yang belum menerima gaji melalui alokasi ADD dari Pemda setempat.

"Benar, ada 81 desa di kobar ini semua belum menerima penyaluran ADD tersebut," tutupnya. (MARINI/R)


TAGS:

Berita Terbaru