BORNEONEWS- Banjarmasin:  Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LkPD) setempat tahun 2015.

Pengumuman Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu disampaikan anggota VI BPK RI Bahrullah Akbar pada rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel yang dipimpin wakil ketuanya H Muhaimin di Banjarmasin, Senin.

Anggota VI BPK RI dalam sambutannya menyatakan, antara lain, pemberian opini WTP tersebut karena tak ada temuan ketidakpatuhan yang berpengaruh terhadap kewajaran opini atas laporan keuangan 2015.

Kendati tak ada temuan ketidakpatuhan yang berpengaruh, dia berharap temuan-temuan tetap harus ditindaklanjuti, jangan sampai menjadi temuan seumur hidup.

"Pemberian opini WTP tersebut tidak ada korelasi dengan tindak pidana korupsi," ujar anggota VI BPK RI yang bergelar profesor, doktor dan magister bisnis administrasi itu.

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kalsel 2015 masih terdapat kelemahan, antara lain, pengelolaan pendapatan dan piutang pajak kendaraan bermotor (PKB) belum optimal.

Selain itu, pertanggungjawaban belanja hibah dan belanja bantuan keuangan belum dilengkapi dengan laporan penggunaan dana, serta pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih belum sesuai petunjuk teknis (juknis).

Begitu pula pemanfaatan aset tetap untuk penyertaan modal belum disertai perjanjian dan pengelolaan aset tetap untuk BOT tidak sesuai dengan perjanjian, demikian Bahrullah Akbar.

Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan dalam sambutannya menyatakan terima kasih atas opini WTP dan berjanji akan terus meningkatkan kinerja bersama seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) setempat.

"Begitu pula semua rekomendasi BPK RI akan segera ditindaklanjuti, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)," ujar Wakil Gubernur Kalsel dua periode itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel H Muhaimin mengapresiasi Pemprov setempat yang berhasil meraih opini WTP dari BPK RI sebanyak tiga kali secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2013 sampai 2015.

"Keberhasilan meraih WTP tersebut hendaknya tetap menjadi tekad Pemprov Kalsel pada masa mendatang," lanjut anggota DPRD Kalsel tingkat provinsi itu.