Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Gubernur Kalteng Ingatkan Kepala Daerah Jangan Korupsi

  • Oleh Marini
  • 28 Mei 2024 - 22:50 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran mengingatkan seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Kalteng agar jangan melakukan tindakan korupsi.

Kasus korupsi, katanya, dapat menciptakan citra negatif terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik, menggerus fondasi kepercayaan publik yang merupakan aspek vital dalam menjaga stabilitas negara.

Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga menegaskan, jika ada yang melanggar, maka dirinya menganjurkan pihak berwajib langsung menangkap pelaku yang melakukan korupsi.

"Tidak boleh ada lagi pelaku-pelaku, koruptor, karena korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi merampas hak-hak kita, pembangunan tidak dapat berjalan, pendidikan rendah. Yang melanggar, maka tangkap saja," tegasnya, Selasa, 28 Mei 2024

Dirinya juga mengutarakan, dampak korupsi luar biasa pada kualitas pembangunan dan masyarakat luas. Korupsi juga, lanjutnya, dapat mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta dampak negatif lainnya yang dapat merugikan daerah serta masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara rutin berkolaborasi dengan Pemprov Kalteng.

"Dalam mendukung pemberantasan korupsi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan berbagai upaya, di antaranya menetapkan Pergub Kalteng No 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah," bebernya.

Dirinya menambahkan, Kalteng bebas dari korupsi harus menjadi keinginan bersama. Kualitas infrastruktur jalan, bangunan gedung fasilitas kesehatan, pendidikan dan olahraga akan sangat dipengaruhi ada tidaknya tindakan korupsi dari pihak-pihak terkait.

Dalam memerangi korupsi, pihaknya sudah memiliki 58 orang penyuluh antikorupsi. Tingkat provinsi berjumlah 31 orang, sedangkan 27 orang lainnya tersebar di kabupaten/kota se-Kalteng. (MARINI/Y/Y)

Berita Terbaru