Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

BPK Beri Opini WTP pada 6 Pemda di Kalteng

  • Oleh ANTARA
  • 29 Mei 2024 - 15:20 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memberikan opini Wajar Tanpa Pengetahuan (WTP) kepada enam pemrintah darerah atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023.

"Keenam pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP tersebut adalah Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Lamandau," kata Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah M Ali Asyhar, Selasa 28 Mei 2024.

Opini WTP itu diberikan usai BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan enam pemerintah daerah pada tahun anggaran 2023.

Namun tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai pemerintah kabupaten/kota di Kalteng, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah sebanyak 89 permasalahan.

Kategori pertama terkait penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sebanyak empat temuan. Kedua pendapatan daerah sebanyak 12 temuan. Ketiga terkait belanja daerah sebanyak 54 temuan dan terakhir terkait aset sebanyak 19 Temuan.

"Secara rinci dapat dijelaskan bahwa permasalahan penerimaan senilai Rp219,11 miliar. Terdiri dari kekurangan penerimaan senilai Rp21,35 juta dan potensi kekurangan penerimaan nilai Rp198,11 miliar," kata Ali.

Selanjutnya, pada permasalahan belanja daerah senilai Rp18,15 miliar, terdiri dari bertanggung jawaban tidak lengkap senilai Rp531,37 juta. Kemudian kelebihan pembayaran senilai Rp17,14 miliar dan denda keterlambatan senilai Rp476,08 juta.

"Dari nilai temuan tersebut, telah disetorkan ke kas daerah senilai Rp10,46 miliar, sehingga sisa yang belum disetorkan ke kas daerah senilai Rp7,69 miliar," kata Ali usai penyerahan LHP BPK.

Pihaknya berharap rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK RI dapat segera ditindaklanjuti oleh bupati atau wali kota beserta jajarannya, selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan ke pemerintah daerah setempat.

BPK pun berharap, pada 2024 pemerintah kabupaten kota dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lebih menekankan pada pengurangan angka pengangguran.

"Salah satu yang harus digarisbawahi pencapaian opini WTP menjadi kurang sempurna jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di kabupaten ataupun kota setempat," kata Ali.

ANTARA


TAGS:

Berita Terbaru