Pembangunan Ruko di Jalan P. Antasari, Pangkalan Bun, tak miliki IMB

  • Oleh Koko Sulistyo
  • 03 Juni 2016 - 08:30 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pembangunan rumah dan toko (ruko) di bilangan Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan (Arsel), Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), tepatnya di samping Puskesmas Arsel, tak kantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) Kabupaten Kotawaringin Barat, Amir Hadi menegaskan, hingga saat ini KPTP belum menerima atau mengeluarkan izin mendirikan bangunan untuk pembangunan ruko di Jalan Pangeran Antasari itu.

Padahal menurut Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi IMB disebutkan aktifitas pembangunan tidak boleh dilaksanakan sebelum mengantongi IMB. 

Ia mengungkapkan bagi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) tersebut ada sanksi yang diterapkan yakni denda Rp50 juta dan ancaman kurungan tiga bulan.

"Secara prosedur kalau belum mengantongi IMB maka tidak diperbolehkan melakukan aktifitas pembangunan," kata Amir Hadi, di ruangannya, Kamis (2/6/2016).

Ia juga menjelaskan, proses pengurusan IMB berjenjang dan panjang, yakni  izin tetangga atau tanda tangan warga sekitar (wajib), tanda tangan RT yang harus menyetujui pembangunan serta pihak kelurahan dan kecamatan. Setelah semua sudah terpenuhi baru ke KPTP.

"Mekanismenya berjenjang dan panjang, tetapi pada prinsipnya untuk pembangunan harus mengantongi izin terlebih dahulu," katanya.

Untuk itu, ia akan melakukan koordinasi dengan SKPD yang mempunyai kewenangan.

Senada, Camat Arut Selatan Rodi Iskandar mengakui hal serupa, Kecamatan, sepengetahuan dirinya, juga belum menerima berkas untuk pengajuan IMB terhadap bangunan di samping Puskesmas Arsel tersebut.

" Kami belum menerima tetapi akan saya selidiki dulu," ujar Camat.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kobar, Hasan Basri mengungkapkan, terkait bangunan yang tidak berizin atau tidak memiliki IMB, Satpol hanya menunggu permintaan untuk koordinasi dari KPTP Kobar.

"Kita menunggu permintaan koordinasi dari KPTP, setelah itu bagaimana penindakan nantinya sesuai dengan Perda yang berlaku, seharusnya pengawasan terhadap hal ini ada di KPTP," beber Hasan Basri, dari Jakarta saat dihubungi Borneonews, Kamis (2/6/2016). 

Aset Pemkab Dirusak

Selain tidak mengantongi IMB, bangunan yang menurut informasi yang diterima Borneonews milik pengusaha elektronik besar di Pangkalan Bun ini juga merusak aset Pemkab Kobar berupa trotoar kurang lebih sepanjang 20 meter. Sejatinya trotoar tersebut dibangun pemerintah daerah untuk fasilitas pejalan kaki. Walau pun nantinya akan direhabilitasi kembali namun harus ada izin dari bidang teknis yakni Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Camat menegaskan walau trotoar tersebut nantinya akan direhabilitasi kembali namun wajib mendapatkan izin dari bidang teknis.

" Harus mendapatkan izin terlebih dahulu," pungkas Camat.   (KOKO SULISTYO/m)

Berita Terbaru