Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Sekadau Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Ahli Waris Segel Bangunan Tanpa IMB di Jalan Pangeran Antasari

  • Oleh Koko Sulistyo
  • 18 Juni 2016 - 11:30 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Bangunan rumah dan toko (Ruko) di Jalan Pangeran Antasari, tepatnya di samping Puskesmas Arut Selatan, disegel ahli waris dan pengacaranya, Jumat (17/6/2016). Sebelumnya, pembangunan ruko itu dihentikan, karena Izin Mendirikan Bangunan (IMB), belum beres. 

Penyegelan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan aset ahli waris atas nama alm. Masdoelhak dan alm. Mashoedin seluas 70X26,26 meter. Selain itu pihak ahli waris merasa tidak pernah melakukan kesepakatan kerja sama dengan pengembang lahannya dibangunkan rumah dan toko. Untuk itu ahli waris meminta agar pengembang menghentikan segala aktivitas pembangunan di atas tanah itu hingga pengembang melunasi pembelian tanah tersebut dengan harga Rp10 juta per meter.

Kuasa Hukum ahli waris Alm. Masdoelhak dan Alm. Mashoedin, HM. Musa Surin SH, MH, menegaskan dalam kasus ini ahli waris dari Gusti Musa ada 4 orang yakni, Masaidin, Masmulyani, Masdoelhak dan Mashoedin. Artinya kalau menganut pada kompilasi hukum islam, pasal 187 menyatakan tanah tersebut adalah harta bawaan, dan karena harta bawaan harus dibagi. Dalam hal ini tidak begitu, mereka (Mashoedin) melakukan kerjasama dengan dasar surat kuasa.

Sementara dalam surat kuasa tersebut orang yang memberi kuasa adalah orang yang tidak punya kompetensi terhadap waris tersebut.

"Mereka ini adalah istri-istri dari Mashoedin, Masdoelhak dan Masmulyani," kata Musa Surin usai penyegelan ruko, di Pangkalan Bun, Jumat (17/6/2016).

Ia menjelaskan, istri-istri yang menyetujui kerja sama tersebut tidak mempunyai kuasa, karena waris tersebut harta bawaan dan bukan harta gono gini. Dalam kompilasi hukum islam harta bawaan tersebut turun kepada ahli warisnya yakni anak-anaknya. "Jadi bisa dikatakan bahwa surat yang dibuat tersebut tidak sah, cacat hulum dan batal demi hukum," katanya. 

Selain itu ada upaya pembohongan yakni surat kuasa yang diberikan dan ditandatangani para istri ahli waris adalah dikatakan surat kuasa pengambilan putusan di Mahkamah Agung (MA) namun faktanya, surat kuasa tersebut adalah surat kuasa persetujuan kerja sama dengan pengembang.  

"Etikanya penerima kuasa harus berhadapan dengan pemberi kuasa dan menjelaskan isi yang dikuasakan," tegas Musa.

Untuk itu, Musa Surin melalui kantor Hukum Musa Surin dan Patner akan melakukan gugatan pidana terhadap Masaidin. "Kami tidak akan melakukan gugatan perdata tetapi pidana dalam hal ini," tegas Musa. (KOKO SULISTYO)

Berita Terbaru