Pemekaran Kelurahan dan Desa Tunggu Moratorium Dicabut

Oleh Koko Sulistyo
26 Juni 2016 - 13:45 WIB

BOEONEWS, Pangkalan Bun - Tuntutan pemekaran desa dan kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) hingga saat ini belum bisa dikabulkan.

Sebabnya, sejak tahun 2012, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetop atau melakukan jeda sementara (moratorium) pemekaran desa dan Kelurahan diseluruh tanah air.

Di dalam aturan UU No 5 Tahun 1974 menyebutkan keputusan pemekaran desa, kelurahan dan kecamatan harus melalui peraturan pemerintah (PP).

Namun sejak berlakunya UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, keputusan pemekaran cukup lewat peraturan daerah (perda).

Dengan kebijakan tersebut, penyetopan pemekaran tersebut bukan untuk menarik wewenang pemerintah kabupaten dan kota namun keputusan itu dilakukan untuk menata dan menertibkan kembali jumlah desa, kelurahan dan kecamatan untuk validasi Data Agregat Kependudukan dan Perkecamatan (DAK2).

Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Bambang Purwanto menegaskan, pada prinsipnya ia sangat mendukung adanya pemekaran desa dan kelurahan. Menurutnya, tanpa adanya pemekaran maka desa dan kelurahan akan berjalan lamban pembangunannya.

Untuk itu, bagi desa dan kelurahan yang bermaksud memekarkan maka diharapkan segera memasukan berkas persyaratan yang harus dipenuhi ke Bagian Tata Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).

"Masukan saja dulu berkasnya ke bagian tapem pemkab Kobar, kalau nanti moratorium sudah di cabut berkas desa dan kelurahan yang mengajukan pemekaran sudah lengkap," Pinta Bupati.

Hal ini ditegaskan oleh Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) menyikapi permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat Bungur-Tatas yang menginginkan kampung mereka menjadi desa.

Syahrudin salah satu tokoh pemuda setempat mengatakan bahwa kampung Bungur dan Tatas yang secara administratif berada di kawasan perkotaan sangat tertinggal di bandingkan dengan daerah disekitarnya.

Padahal, berdasarkan jumlah pemilih tetap pemilu Gubernur dan wakil Gubernur Kalteng ada sekitar 2000 DPT di tempat mereka. Dengan jumlah tersebut maka sudah layak mereka dimekarkan menjadi desa.

"Kami sudah berjuang menuntut pemekaran ini, namun karena adanya moratorium maka keinginan seluruh warga Bungur-Tatas belum bisa dilaksanakan," tegas Syahrudin di kediamannya, Minggu (26/6/2016).

Ia pun belum memperoleh informasi terkait kapan akan di cabutnya moratorium pemekaran, sehingga ada ketidakpastian penantian yang harus di hadapi oleh warga Bungur-Tatas dalam hal ini. (KOKO SULISTYO/m)

TAGS:

#Pemekaran #Desa #Kelurahan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Expo Kapuas 2024 Juga untuk Majukan UMKM

23 April 2024 - 18:10 WIB

Expo Kapuas 2024 telah berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang, Kota Kuala Kapuas juga sebagai upaya untuk memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Dewan Kalteng Minta Pemerintah Proaktif Selesaikan Sengketa Lahan

23 April 2024 - 18:00 WIB

Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering meminta agar pemerintah terutama Provinsi Kalteng proaktif dalam upaya penyelesaian sengketa lahan di daerah ini.

Jabatan Kepala Dinas PUPR PKP Kapuas Diserahterimakan

23 April 2024 - 17:50 WIB

Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) Kabupaten Kapuas telah diserahterimakan.

Dewan Minta Jalan Khusus Angkutan PBS dari Desa Sei Hanyo-Simpang Batengkong Segera Direalisasi

23 April 2024 - 17:40 WIB

Dewan Imbau Para Orang Tua Kontrol Penggunaan Teknologi Pada Anak

23 April 2024 - 17:30 WIB

Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing mengimbau kepada para orang tua supaya dapat mengontrol penggunaan teknologi pada anak-anak terutama yakni smart phone atau gadget.

Pj Bupati Kapuas Minta Dinas Terkait Petakan Wilayah Padat Penduduk Tekan Resiko Kebakaran

23 April 2024 - 17:20 WIB

Penjabat (Pj) Bupati KapuasErlin Hardi meminta dinas terkait agar melakukan pemetaan wilayah padat penduduk di daerah setempat, demi menekan resiko terjadinya kebakaran permukiman.

Bahtiar Tekankan Dua Strategi KPK Tekan Korupsi

23 April 2024 - 17:10 WIB

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bahtiar Ujang Purnama tekankan dua strategi KPK dalam menekan Korupsi.

KPU Lamandau Buka Rekrutmen PPK untuk Pilkada 2024

23 April 2024 - 17:00 WIB

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau mulai melakukan rekrutmen Badan Adhoc yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), 27 November 2024 mendatang.

Lakukan Sidak Elpiji 3 Kg, Pemko Palangka Raya Temukan Penyalur Tanpa Identitas

23 April 2024 - 16:50 WIB

Menindaklanjuti arahan dari Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam penertiban Elpiji Gas 3 Kg, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) penyaluran tabung gas melon tersebut.

Tega! Ban Mobil Milik Gereja Efrata Palangka Raya Digondol Maling

23 April 2024 - 16:40 WIB

Aksi pencurian kembali terjadi di Palangka Raya, kali ini mobil operasional majelis Jemaat GKE Bukit Hindu Gereja Efrata menjadi korban. Kejadian ini diduga terjadi pada hari Senin, 22 April 2024, saat kantor BPH tutup.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia