BORNEONEWS-Palangka Raya:  GUBERNUR Kalteng Sugianto Sabran memang sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah direksi perusahaan perkebunan, HPH, dan pertambangan di Jakarta pekan lalu. Hasilnya, Gubernur memberikan peringatan atau warning tegas kepada mereka untuk lebih taat aturan serta memberikan andil bagi kesejahteraan rakyat Kalteng, bukan sebaliknya yang malah kejar keuntungan semata.

Pertama, terkait aturan plasma seluas 20% dari total konsesi perusahaan, Sugianto menekankan agar aturan itu ditaati. Kalau tidak, ia hanya memberikan dua alternatif pilihan kepada pengusaha, ikut dirinya yang ingin tegakkan aturan atau pilih hengkang karena dicabut ijinnya.

'Tinggal pilih: angkat kaki atau berikan plasma 20%. Ini aturan dan ini untuk kemakmuran rakyat Kalteng, ' ungkap Gubernur Sugianto Sabtu (24/6/2016) malam. Ia juga menginginkan semua perkebunan memiliki kantor di Kalteng, memiliki nomor wajip pajak di Kalteng, juga memiliki industri hilir di Kalteng. Tidak seperti selama ini, kata Sugianto, pajak crude palm oil (CPO) pun dibawa keluar sehingga yang menikmati pun luar Kalteng.

Ketegasan yang sama kepada pengusaha bidang kehutanan dan pertambangan. Sugianto ingin ada hilirisasi produk kehutanan, sementara pertambangan pun harus melakukan cara yang mensejahterakan.

"Saya tidak ingin bahan tambang dibawa keluar begitu saja dari Kalteng, tapi ada industri hilirnya di Kalteng. Begitu juga kayu log. Provinsi lain dapat pendapatan asli daerah (PAD)nya kita dapat banjirnya dan gundulnya hutan,'

"Saya minta industrinya dilakukan di Kalteng. Saya kasih waktu bagi mereka 3 tahun harus ada industri. Misalnya kayu lapis, mebel, dan sebagainya. Kalau tidak, biar saja saya stop ijin perkayuan, toh banyak juga masalah tumpang tindih konsesi mereka ini,' tegasnya.

Untuk memperkuat rencana itu, Sugianto pun berkeinginan menfasilitasi pengusaha.Salah satunya dengan akselerasi pebangunan rel kereta dari DAS Barito agar perusahaan bisa keluarkan hasil tambangnya maupun kayunya.

Salah satu yang menarik untuk diapresiasi  adalah wacana Gubernur muda ini untuk menjadikan badan usaha milik daerah (BUMD) daerah sebagai mesin penghasil pundi penerimaan daerah. Sebagaimana diketahui, PAD Kalteng merosot tahun ini gara-gara salah prediksi penerimaan sehingga APBD mengalami defisit ratusan miliar. Trik Sugianto, adalah mewajibkan perusahaan yang ingin berinvestasi di Kalteng harus memberikan saham kepada daerah sebagai modal pembangunan.

'Saya minta ada saham perusahaan dikasihkan ke Pemprov, baru kita kasih ijin. Saham itu nanti masuk ke BUMD kita. Tegas saja nanti, siapa yang mau kasih saham, kita Acc. Ini untuk mendorong PAD kita semakin meningkat. Tapi kita konsultasikan dulu ke pemerintah pusat dan KPK agar tidak terjadi hal tidak diinginkan di kemudian hari,' tukasnya. (RZ/*)