Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Lima Puluh Kota Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Demonstran Minta Bandara Iskandar Bebas dari Pungli

  • Oleh Budi Baskoro
  • 28 Juni 2016 - 12:59 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Forum Masyarakat Kobar dalam aksi demonstrasinya juga menyuarakan bebaskan Bandara Iskandar Pangkalan Bun dari berbagai pungutan liar. Seratusan warga Kotawaringin Barat dari berbagai elemen masyarakat berdemonstrasi, di Bundaran Pancasila, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Selasa (28/6/2016) pagi. Tuntutan lainnya pengusiran Danlanud Iskandar, Letkol Pnb Ucok Enrico Hutadjulu dari Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

"Kami minta agar Bandara Iskandar Pangkalan Bun bebas dari berbagai pungutan liar yang memberatkan masyarakat," kata seorang demonstran membacakan sejumlah tuntutan disambut teriakan setuju para pendemo.

Selama ini memang beredar isu di Bandara Iskandar Pangkalan Bun itu, marak dengan pungli. Mulai dari biaya parkir kendaraan bermotor yang lebih besar nilainya dari keputusan pihak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Tidak jelas apakah pungutan retribusi parkir ini masuk ke kas pemerintah daerah, sebagai PAD.

Sejak lama juga para pengelola biro perjalanan atau travel mengeluhkan pungutan atas kendaraan yang dipakai menjemput wisatawan. Mereka mengaku terpaksa membayar karena tidak ingin dipersulit saat akan memasuki kawasan Bandara Iskandar saat menjemput tamu.

Pungutan lainnya atas pengelolaan VIP Room Bandara Iskandar, yang diklaim sebagai milik TNI AU. Sejak dua tahun terakhir setoran pemakaian VIP Room itu diambilalih pihak Pangkalan TNI AU Iskandar, setelah bertahun-tahun disetorkan ke Pemkab Kobar sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Tetapi, pihak TNI AU tidak mau memberikan tanda bukti setoran, seperti sebelumnya yang diberikan pihak Pemkab Kobar.

Aksi massa Kobar di Bundaran Pancasila Pangkalan Bun itu, buntut dari tindakan aparat Pangkalan TNI AU Iskandar Pangkalan Bun, Kamis (23/6/2016) pagi. Mereka mendatangi bangunan dan lahan yang ditempati sejumlah warga di wilayah Kecamatan Madurejo dan Kelurahan Baru, Pangkalan Bun, seperti mengintimidasi.

Hari itu, pihak TNI AU menurunkan puluhan anggota berseragam loreng bersenjata lengkap, seperti melakukan penyitaan dan memasang garis polisi pada bangunan dan lahan yang ditempati warga. Aparat militer itu juga menempelkan papan bertuliskan 'Masuk Tanah Milik Negara cq TNI AU Dilarang Melepas Police Line Masih Proses penyelesaian'.

Pihak AURI mengklaim bahwa lahan seluas 3 ribu hektare lebih sudah dicaplok dan diduduki masyarakat tanpa izin. Beberapa lahan dan dibangunan di dua lokasi tersebut kemudian dipasangi garis polisi, sementara warga yang menduduki lahan kemudian digiring ke markas AURI.

"Kami mengamankan aset milik pemerintah yang diduduki oleh warga secara ilegal, tindakan police line ini merupakan tindakan terakhir yang kami lalukan untuk mengembalikan lagi batas lahan yang sudah bersetifikat atas nama TNI AU," ungkap Komandan Lanud Iskandar Pangkalan Bun Letkol Pnb Ucok Enrico Hutadjulu di kampung Natai Buana, kelurahan Baru Pangkalan Bun, Kamis (23/6/2016). (*/N).

Berita Terbaru