Perusahaan di Sampit Perketat Syarat Lamaran Karyawan Baru

  • Oleh Rafiuddin
  • 15 Juli 2016 - 19:30 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Perusahaan di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, memperketat syarat lamaran bagi karyawan baru, seperti harus melampirkan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan juga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Melamar kerja sekarang semakin ketat, harus memiliki KTP elektronik di sini dan NPWP. Untuk mengurus NPWP ini prosesnya juga panjang mulai dari pengantar RT, dan melampirkan kartu keluarga di kelurahan, kata Iwan, seorang pelamar kerja di salah satu perusahaan pembiayaan di Sampit, Jumat (15/7/2017).

Langkah perusahaan yang semakin memperketat syarat-syarat berkas lamaran bagi pelamar diapresiasi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kotim Marjuki. Dia mengatakan, sudah seharusnya semua perusahaan memberlakukan hal itu, bila perlu setiap perusahaan terutama pembiayaan memiliki cartrider untuk mengecek keaslian KTP setiap masabahnya.

Seharusnya memang seperti itu, setiap perusahaan swasta, Bank, BUMN memiliki cartrider untuk mengecek keaslian KTP para nasabahnya. Ini juga membantu pemerintah daerah dan pusat yang menargetkan pada 2017 semua warga usia 17 tahun ke atas sudah memiliki KTP, kata Marjuki.

Marjuki mengatakan, mobilitas pendudukan di Kotim sangat tinggi sehingga cukup berpengaruh terhadap masalah kependudukan di kabupaten tersebut.

Seperti sering datang saat arus balik lebaran ini, mereka itu penduduk nonpermanen. Mereka datang mencari pekerjaan, kemudian sewaktu-waktu pindah lagi, katanya.

Masih terbukanya lapangan pekerjaan di Kotim, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit, diperkirakan menjadi daya tarik bagi pencari kerja di luar daerah datang ke kabupaten ini. Diperkirakan ribuan pencari kerja datang ke Kotim setiap tahun.

Inilah pemicu tingginya mobilitas penduduk di Kotim karena tidak jarang mereka yang tidak betah, akhirnya kembali ke kampung halaman lagi. Ada pula yang beberapa kali kembali ke Kotim mencari pekerjaan

Selama Juni lalu, Disdukcapil mencatat sebanyak 452 warga yang pindah ke luar Kotim. Sementara itu, jumlah warga yang datang ke kabupaten ini sebanyak 473 orang.

Tapi itu jumlah yang melaporkan diri. Kalau yang tidak melapor, itu tidak terdata. Makanya kami menyebut mereka itu penduduk nonpermanent, jelas Marjuki. (RAFIUDIN/m)

Berita Terbaru