BORNEONEWS, Kotim - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sampit, yang meliputi di lima kabupaten yakni Kotawaringin Barat, Seruyan, Lamandau, dan Sukamara, tidak menemukan adanya kartu palsu yang beredar di masyarakat. Hingga kini baik pihak rumah sakit, puskesmas maupun dokter rumahan, tidak ada yang melapor adanya warga yang menggunakan kartu BPJS palsu.

'Memang belum ada laporan hingga saat ini, karena memang di daerah ini semua masyarakat mendaftar langsung ke kantor kami,' ujar Kepala BPJS Cabang Sampit, Atulyadi saat ditemui Borneonews di ruangannya, Kamis (28/7/2016).

Kepala BPJS Cabang Sampit, Atulyadi menyebutkan, kalaupun ada pasti akan diketahui oleh karyawannya yang bertugas di lapangan. Karena kartu BPJS asli dan palsu sangatlah berbeda. Bahkan sangat terlihat walaupun dengan mata telanjang.

Karena untuk kartu yang asli didalamnya terdapat pulau dan nomor NIK yang sudah terdaftar baik itu di Kartu Tanda Penduduk, atau server yang mereka miliki. Sehingga kalau tidak asli maka tidak akan terbaca, dan wlau terbaca maka datanya akan berbeda.

'Sangat jauh berbeda antara yang asli dengan yang palsu. Dan tentunya hal itu tidak akan dapat disembunyikan,' ungkap Kepala BPJS Cabang Sampit, Atulyadi.

Walaupun tidak ditemukan oleh mereka, Atulyadi menghimbau masyarakat agar membuat kartu BPJS jangan melalui calo. Karena di kantornya tidak akan dilayani, terkecuali membawa surat kuasa dari yang bersangkutan.

Selain itu, dalam pembuatan kartu BPJS tidak dipungut biaya sama sekali. namun wajib membayar iuran sesuai dengan klas perawatan di rumah sakit yang diambil oleh warga.

'Yang pasti pembuatan kartu BPJS kesehatan sangat mudah, tinggal lengkapi berkas, lalu datang kekantor tanpa ada pungutan biaya apapun,' kata Kepala BPJS Cabang Sampit, Atulyadi.

Tidak hanya itu, untuk menghindari kartu BPJS palsu tersebut, mereka juga menugaskan karyawannya melakukan sosialisasi. Bahkan surat kepada pemerintah daerah, dan pihak kecamatan sudah diedarkan. Dengan adanya hal itulah dia berharap agar warga tidak ada yang tertipu. (M. HAMIM/N).