Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Wabup Barito Selatan Minta Penggunaan APBD Perubahan Harus Terarah

  • Oleh H Laily Mansyur
  • 03 Agustus 2016 - 13:14 WIB

BORNEONEWS, Buntok - Wakil Bupati Barito Selatan, Satya Titiek Atyani Djoedir menekankan agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Barsel 2016 harus terarah. Anggaran harus tepat sasaran, agar dapat memberikan kepastian arah pembangunan.

'Tidak lama lagi kita akan memasusi proses APBD Perubahan. Artinya dalam  penggunaan anggaran APBD itu harus skala prioritas sesuai Sapta Program Bupati dan Wakil Bupati Barsel masa bakti 2011-2016 dengan dititikberatkan  pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sektor lainnya sesuai tingkat kebutuhan riil daerah,' kata Wabup Barsel kepada PPost, di Buntok, Rabu (3/8/2016).

Menurut orang nomor dua di jajaran Pemkab Barsel itu, anggaran pemerintah daerah harus dapat merumuskan tujuan pengelolaan anggaran daerah secara jelas dan terukur sehingga dapat memberikan kepastian arah pembangunan bagi masyarakat sesuai dengan amanat konstitusional.

'RAPBD tahun anggaran 2016 yang kita jalani sekarang, disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2016 sebagai penjabaran RPJMD 2011-2016 sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 4 tahun 2012,' terangnya.

Pembangunan Daerah tahun 2016 yang telah direncanakan, lanjutnya, merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan APBD 2016 yang didasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri nomor 13 tahun 2006.

'Untuk lebih jelasnya, KUA dan PPAS merupakan dasar bagi SKPD untuk menyusun rencana kerja dan anggaran. RAPBD merupakan kristalisasi dari seluruh RKA ' SKPD serta RKA ' PPKD berdasarkan sinkronisasi antara RKP dan RKPD,' ucap dia.

Atyani Djoedir juga menekankan, dalam pengelolaan APBD P nantinya, dan yang sudah teranggarkan tersebut, agar jangan ada kesan dibuang-buang, yakni dengan memprogramkan pembangunan yang sama sekali tidak dibutuhkan oleh masyarakat.

"Kiranya dalam pengelolaanya nanti, tidak ada kesan, untuk kepentingan golongan, atau  kepentingan tertentu diluar kepentingan masyarakat banyak," katanya. (H. LAILY MANSYUR/N).

Berita Terbaru