Warga Desa Tumbang Topus Lebih Memilih ke Provinsi Kalimantan Timur karena Akses Jalan Sulit

  • Oleh Supri Adi
  • 28 Agustus 2016 - 13:55 WIB

BORNEONEWS, Puruk Cahu Masyarakat Desa Tumbang Topus Kecamatan Uut Murung memilih agar dibuatkan jalan tembus ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) karena lebih dekat ketimbang ke wilayah ibu kota kecamatannya.

Menurut anggota DPRD Kabupaten Murung Raya Misian, permintaan tersebut cukup beralasan karena bila dilihat jarak untuk mecapai desa terdekat membutuhkan waktu seharian dengan menggunakan armada sungai barito.

 Dari penuturan mereka kepada kami saat kunjungan beberapa waktu lalu warga minta dibuatkan jalan tembus ke daerah Kaltim dengan jarak kurang lebih 15 kilometer, ungkap Misian, Minggu (28/8/2016).

Ia juga menyampaikan, alasan mereka sampai meminta tersebut karena dinilai untuk ke provinsi tetangga tidak memerlukan biaya besar, contohnya bisa ditempuh dengan jalan kaki hanya memerlukan waktu paling lama 3-4 jam.

Sedangkan untuk menuju desa tetangga, yaitu Desa Tumbang Tujang Kecamatan Uut Murung memerlukan waktu satu hari penuh dengan memerlukan biaya sewa perahu sekitar 6 juta rupiah bahkan lebih sebat tidak adanya akses jalan darat langsung ke des mereka, tambahnya.

Tidak hanya itu, Misian juga mengungkapkan perlu juga mengakomodir keinginan warga desa ini sebab keberadaan mereka merupakan patok hidup bagi Kabupaten Mura dengan daerah provinsi tetangga sehingga melalui keberadaan mereka jelasnya tapal batas antara wilayah Kalteng dengan Kaltim.

Harga kebutuhan pokok juga menjadi alasan mereka meminta dibuatkan jalan. Ketika diminta pilihan untuk merelokasi desa tersebut mereka secara tegas menolak dengan alasan sudah betah tinggal didaerah tersebut, ungkapnya.

Misian mengatakan,  alasan lain masyarakat di sana memilih akses mudah ke daerah Provinsi Kaltim karena pertimbangan sinyal seluler yang sudah tersedia di daerah perbatasan dan hal itu tidak terdapat di daerah mereka atau bahkan sebagian besar wilayah Kecamatan Uut Murung.

Menurut politisi dari PAN ini keinginan masyarakat tersebut  akan diupayakan oleh mereka agar bisa dilaksanakan saat penganggaran APBD murni tahun 2017. (SUPRI ADI/m)

Berita Terbaru