BORNEONEWS, Kobar - Tim Penghubung bakal calon perseorangan diminta membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) menghadirkan warga pendukung. Sepekan pelaksanaan verifikasi faktual syarat dukungan pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kotawaringin Barat (Kobar) 2017, diwarnai persoalan menyangkut pelaksanaan verifikasi faktual. Salah satunya berkaitan dengan peran tim penghubung bakal calon independen yang masih dianggap minim, terhadap pelaksanaan tugas PPS di lapangan.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kobar, Dorprawati Siburian menjelaskan, pada pantauan lapangan yang di Kecamatan Pangkalan Banteng, Senin (29/8/2016), pihaknya tidak mendapati satupun perwakilan dari tim penghubung balon pasangan perseorangan yang ikut ke lapangan mendampingi PPS melakukan verifikasi faktual. Khususnya di Desa Amin Jaya, Desa Pangkalan Banteng, Desa Simpang Berambai, Desa Sungai Pakit, Desa Karang Mulya dan Desa Marga Mulya.

Hal tersebut diakuinya sedikit menyulitkan para petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual untuk Pilkada Kobar 2017. Terutama, apabila dalam pelaksanaan tugas di lapangan para petugas PPS kesulitan menemui warga atau memverifikasi dukungan.

"Kemarin, verifikasi faktual di 6 desa itu itu, tidak ada satupun tim penghubung yang mendampingi petugas PPS. Maka dari itu, kami mengimbau agar tim penghubung nantinya bisa menghadirkan para warga yang memberi dukungan, apabila para petugas PPS tidak berhasil menemui warga," kata Dorprawati, Selasa (30/8/2016).

Menurut Dorprawati, kerja para petugas PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual tidaklah mudah. Terlebih saat menghadapi warga yang komplain, bahkan marah, lantaran tidak pernah merasa menyerahkan salinan dokumen kependudukan dan tanda tangannya untuk dukungan bagi balon perseorangan.

Mengenai laporan adanya petugas kesehatan yang diduga menjadi anggota PPS Desa Pangkalan Banteng dan ikut mengumpulkan dukungan bagi salah satu balon perseorangan. Dorprawati memastikan hal tersebut tidaklah benar. Sebab, tak ada satupun anggota PPS desa tersebut yang berlatar belakang sebagai petugas kesehatan. Dalam perekrutan atau pembentukan PPS, pihaknya melakukan seleksi begitu ketat dan mengutamakan independensi masing-masing personal.

Ketua KPU Kobar, Siti Wahidah juga menyampaikan, pihaknya meminta tiap tim penghubung balon perseorangan tidak melakukan hal-hal yang bertolak belakang atau malahan mengambil tugas fungsi PPS. Ia berharap tiap tim balon perseorangan lebih kooperatif mendukung tugas PPS. Sebab, dari beberapa kejadian dan laporan yang masuk, terdapat tim balon yang terlibat konflik dengan petugas PPS terkait verifikasi faktual. (RADEN ARIYO/N).