BORNEONEWS, Palangka Raya - KONI Kalimantan Tengah masih kekurangan Rp5,5 miliar untuk membiayai kegiatan PON 2016 di Bandung, Jawa Barat. Angka itu telah dipangkas melalui rasionalisasi anggaran, dari usulan Rp40 miliar ke Pemprov Kalteng. Saat itu oleh Pejabat Gubernur Kalteng, Hadi Prabowo disetujui Rp17,5 miliar. Dana sebesar itu oleh KONI digunakan membiayai Pelatdaprov dan beberapa kegiatan pemusatan latihan para atlet selama enam bulan.

Ketua KONI Kalteng, Aries M Narang, menjelaskan untuk memberangkatkan 280 atlet dan tim official ke Bandung menggunakan dana talangan sisa Pelatdaprov sebesar Rp900 juta. Jadi saat ini KONI Kalteng masih kekurangan Rp5,5 miliar untuk membiayai kegiatan PON. Ia memastikan seluruh kontingen Bumi Tambun Bungai yang akan mengikuti PON ke-XIX di Bandung, Jawa Barat tetap bisa berangkat.

"Hanya biaya untuk pulang kembali ke Kalteng belum ada. Jadi, bisa berangkat, tapi tidak bisa pulang, karena dananya belum ada," tutur Aries Narang, saat menggelar pertemuan dengan 25 pengurus cabor di Aula KONI Kalteng, di Palangka Raya, Selasa (6/9/2016). 

Jadi sisa Rp22,5 miliar dana untuk PON oleh pejabat gubernur kala itu dijanjikan akan dialokasikan pada perubahan APBD 2016. Namun setelah dirasionalisasi dari Rp22,5 miliar itu dipangkas menjadi Rp5,5 miliar. Persoalannya dana yang sudah dirasionalisasi ini sampai sekarang belum bisa dicairkan. Aries menjelaskan sebenarnya untuk menutupi kekurangan dana PON tidak sulit, misalnya dengan mencari siapa orang yang mau menalangi dulu. Setelah dananya ada baru diganti.

Bahkan Aries pun bersedia menalangi dulu asalkan ada jaminan dari Pemprov Kalteng jika uang yang dia keluarkan pasti diganti. Bahkan Aries punya pikiran bagaimana kalau kekurangan dana PON yang menalangi gubernur. Jika gubernur yang menalangi, maka proses pengembalian dana talangan itu lebih terjamin, karena gubernur adalah pemimpin kekuasaan. 

Saat ini Aries lebih banyak melobi ke Pemprov Kalteng dari pada memikirkan untuk mencari dana talangan, karena bagamana pun penyelenggaran keolahragaan yang mendanai adalah pemerintah daerah sesuai amanat undang-undang. (ROKIM/N).