Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Bangka Tengah Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Gubernur: Ketua PKK Bukan Pilihan Tapi Amanah

  • Oleh M. Muchlas Roziqin
  • 05 November 2016 - 10:04 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya -  Erni Guntarti, istri Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, melantik Agustiah Ningsih sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Pelantikan istri Wakil Gubernur Habib Said Ismail tersebut berlangsung di Aula Jayang Tingang kantor Gubernur, di Palangka Raya, Jumat (4/11/2016). 

Ketua Tim Penggerak PKK Pusat tersebut, datang bersama pengurus pusat PKK Endang Nugrahani Pramono Anung dan Deputi penelitian dan pengembangan (Litbang) BKKBN, Sanjoyo. Sebab Pelantikan tersebut memang dirangkai dengan acara pencanangan kesatuan gerak PKK-KB Kesehatan 2016 Kalteng.

Dalam pesannya, Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran mengingatkan, sebagai Ketua PKK bukanlah sebuah pilihan tetapi merupakan amanat. Karena itu haruslah sungguh-sungguh mengemban amanat yang diberikan tersebut guna kesejahteraan keluarga Kalteng.

Semoga PKK semakin maju dan memberi yang terbaik bagi masyarakat daerah, bangsa dan negara. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ny. Paripurnaning Hadi Prabowo selaku Penjabat Ketua PKK Kalteng sebelumnya atas dedikasi dalam menggerakkan PKK selama ini, tandas Gubernur melalui sambutan yang dibacakan Sekda Siun Jarias.

Sementara Erni Guntarti mengingatkan, hakekat pembangunn adalah pembangunan manusia seutuhnya dan manusia seluruhnya, dengan baik terencana terukur dan berkesinambungan. PKK kata Erni, adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang telah diakui kemanfatannya di masyakat terutama pembentukan karakter keluarga, pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Ia menekankan, PKK akan kuat dan efektif apabila didukung seluruh komponen masyarakat, dan akan kuat apabila bersinergi dengan pemerintah daerah (Pemda) melalui program-programnya. Sebagai Gerakan masyarakat, maka gerakan PKK tidak boleh terlibat polotik praktis, tetapi harus tetap mengikuti politik dalam negeri.

10 program PKK harus sinergi dengan kegiatan Pemda. Seluruh kader jangan anggap menjadi tim penggerak PKK adalah beban kerja. Dedikasi selama 44 tahun PKK berdiri ini harus terus digelorakan dalam upaya memberdayakan kesejahteraan keluarga, tandasnya.

Erni juga berpesan, agar pengurus PKK tingkat kabupaten yang hadir dalam pelantikan terseut, untuk paham Siklus manajemen program. Sebagai Ketua Tim Penggerak, harus mampu memformulasikan dan mensinergikan agar program kerja PKK tidak terpisahkan dengan perencanaan Pemda melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD)-nya. Namun disisi lain agar mandiri, program sangat ditentukan keswadayaan masyarakatnya. (M. MUCHLAS ROZIKIN/N).

Berita Terbaru