BORNEONEWS, Palangka Raya ' Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) kangan jadi arena bancakan. Setiap tetes yang dikeluarkan harus bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, model pengawasan ketat sejak perencanaan, pembahasan, hingga pelaksanaan anggaran akan diberlakukan Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran. 

'Saya ingin anggaran benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Setiap tetes uang yang dikeluarkan APBD harus bermanfaat untuk rakyat, Sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan Kalteng dan masyarakat. Jangan sampai digunakan bancakan, apakah itu eksekutif ataupun legislatif,' ungkap Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran, di Palangka Raya, Senin (21/11/2016).

Ia menegaskan, setiap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus jelas manfaatnya, sehingga harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik dan terukur. Bahkan ia tidak segan untuk membuka dokumen APBD dan penggunaannya, serta menggandeng lembaga indepanden pemantau angggaran daerah. Karena menurut dia, semakin banyak mata semakin baik pengawasan.

Sugianto mengingatkan agar pejabat daerah terutama pengguna anggaran agar hati-hati, menghindari pos anggaran tidak perlu yang mengarah pada pemborosan. Ia mencontohkan, adalah ketika banyak ditemukan terlalu tinggi mata anggaran untuk keperluan acara seremonial saja minim makna, banyak kebutuhan rapat, dan banyak perjalanan dinas kurang perlu. Ke depan, pihaknya sudah memerintahkan untuk memotong atau memangkas anggaran tak perlu itu. 

'Maka dari itu kita potong. Di dinas pendidikan misalnya, banyak tahun lalu anggaran snack, banyak pertemuan, pertandingan yang tidak perlu, bahkan totalnya itu sampai Rp 12 miliar. Dana segitu untuk apa (efektifitasnya). Dan itu baru tahu loh gubernur,'

'Kita sudah ingatkan juga misalnya di Disperindag, banyak mata anggaran yang dibuat-buat. Hal-hal begitu sehingga misinya APBD habis. Kalau saya, lebih baik di APBD ada kas daripada dihabiskan yang tidak-tidak,' beber gubernur.

Karena itu menurut gubernur, perlu lembaga independen untuk membantu kontrol. Tujuannya, supaya pengunaan anggaran tidak mubazir. Setidaknya dua lembaga yang sudah dipercayakan gubernur Sugianto yaitu forum indonesia untuk transparansi anggaran (FITRA) dan indonesia corruption watch (ICW), sebuah LSM bidang pemantauan dan pemberantasan korupsi.

'Makanya gubernur kan mendatangi FITRA dan ICW. Bahkan nanti akan melakukan kerjasama dengan POLRI dan Kejaksaan termasuk KPK. Ini kan sekarang lagi ngerancang, supaya pemerintah betul-betul baik dan bersih. Insyaalloh untuk Tim Saber Pungli dalam waktu dekat akan berjalan,' 

'Kita sudah mengingatkan kepada jajaran. Kita sampaikan saat rapat dengan seluruh SKPD dan penguna anggaran, supaya hati-hati gunakan anggaran. Perlu kita ingat, mereka adalah lembaga independen yang dipercaya oleh KPK. Bukan kita tidak percaya pada kepala dinas dan penggunaa anggaran, juga kepada mereka legislatif, eksekutif, dan FKPD. Tapi ini bagaimana kontrol anggaran benar-benar untuk kepentingan masyarakat Kalteng,'tukasnya. (M. MUCHLAS ROZIKIN/N).