BORNEONEWS, Muara Teweh - Bupati Barito Utara, H Nadalsyah menerima penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) tahun anggaran 2017 untuk Kabupaten Barito Utara sebesar Rp1,1 triliun. DIPA Barito Utara 2017 itu, diserahkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat (9/12/2016).

DIPA yang diterima terdiri dari alokasi transfer ke daerah Rp923,7 M lebih, alokasi dana desa Rp74 M lebih, alokasi dana kantor daerah Rp100,9 M lebih, alokasi dana tugas perbantuan Rp4,3 M lebih, alokasi dana urusan bersama Rp2, 9 M lebih. 

Acara tersebut merupakan wujud tindaklanjut dari pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dikabupaten/kota se Kalteng baik instansi pemerintah daerah maupun instansi vertikal/pusat yang ada dikabupaten/kota yang sumber pembiayaannya berasal dari dana pusat (APBN).

H Nadalsyah mengatakan dengan diterimanya DIPA Tahun Anggaran 2017 maka sumber pembiayaan pembangunan harus dapat dilaksanakan secara maksimal selama satu tahun anggaran 2017 diwilayah Kabupaten Barito Utara sesuai dengan perencanaan-perencanaan program pembangunan diberbagai sektor dan bidang yang telah ditetapkan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. 

Bupati mengharapkan pembangunan tersebut benar-benar dalam rangka menjadikan Barito Utara sebagai suatu daerah yang juga mendapat kesempatan yang sama dengan daerah-daerah lainnya dalam melaksanakan pembangunan diberbagai bidang dan sektor. 

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tersebut tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari semua komponen yang ada di Barito Utara, baik unsur eksekutif, legislatif, yudikatif serta warga masyarakat yang saling bersinergi utk mewujudkan Barito Utara menjadi kabupaten yang maju dan berkembang.

Dalam kesempatan yang sama sekretaris daerah kabupaten Barut Ir. H. Jainal Abidin, M. AP yang juga hadir menyertai Bupati Barut menghimbau kepada seluruh pimpinan SKPD yang mendapat sumber pembangunan dari dana alokasi APBN diharapkan untuk segera menindaklanjuti dengan mempedomani juklak/juknis yang mengaturnya agar anggaran tersebut dapat direalisasikan sesuai pengalokasian tahapan berdasarkan pembagian dalam triwulan tahun anggaran berjalan, sehingga pembangunan yang sudah direncanakan di Kabupaten Barut dapat terrealisasi pelaksanaannya baik yang bersumber dari dana APBN maupun APBD sesuai dengan dokumen anggaran yang telah ditetapkan. (RAMADANI/N).