BORNEONEWS, Jakarta - Menpora Imam Nahrawi didampingi Plt Sesmenpora Yuni Poerwanti, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Gatot S Dewa Broto, Staf Khusus Olahraga Kemenpora Taufik Hidayat, dan Karo Perencanaan dan Organisasi Samsudin menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum membahas Aset Milik Negara dengan Komisi II DPR RI, KONI Pusat, dan Direksi Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK).

Rapat Dengar Pendapat yang digelar Rabu (21/1/2017) sore, berlangsung di ruang rapat Gedung Annex Lantai 2, PPKGBK, Jakarta. Rapat dipimpin anggota DPR RI Komisi II Lukman Edy.

Menurut Lukman, ada dua tema pokok yang akan di bahas. Pertama tentang kerjasama. Kerjasama ini harus mendetail sampai kepada bentuk perjanjian, negoisasi perjanjian, dan pola-pola kerjasama ke depan dengan para mitra.

Kedua, forum ini akan menjawab keluhan aspirasi dunia olahraga. "Dua hal ini yang harus kita perdalam untuk di diskusikan," sebutnya.

Sementara itu, Menpora menyampaikan dalam rangka penataan GBK, dirinya pernah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo pada 7 Januari 2015. Dalam diskusi itu komplek GBK diharapkan dapat dikelolah oleh Kemenpora selaku penanggung jawab olahraga nasional, mengingat sekitar 54% komplek GBK adalah sarana prasarana olahraga.

"Namun demikian apabila pengelolaan ini tetap pada Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg) sekiranya Kemenpora dapat diikutsertakan dan dilibatkan sesuai dengan peraturan undang-undang yang belaku,' ucap Imam Nahrawi.

'Terkait dengan pemanfaatan kantor Kemenpora oleh DPD, tentu kami tidak keberatan bila DPD RI memanfaatkan kantor itu dengan syarat kami bisa difasilitasi oleh Setneg untuk dibangunkan kawasan perkantoran di dalam kawasan GBK, agar kita bisa lihat secara langsung pembinaan olahraga,' tambahnya.

Masih, kata Imam, penataan GBK dilakukan dalam rangka menyukseskan Asian Games 2018. Namun masih ada cabang olahraga yang mengugat ke pengadilan. 'Tentu kami sebagai pihak tergugat harus menyiapkan diri menghadapi hal ini," tambahnya.

Di pihak lain, Ketua KONI Pusat Tono Suratman menyampaikan terima kasih kepada Kemenpora karena telah memberi kesempatan kepada KONI dan induk cabang olahraga untuk berkantor di komplek GBK.

Bagaimanapun juga GBK ini dilihat dari sejarahnya, tidak bisa lepas dari peranan cabang olahraga bersama KONI. "Karena itu, saya berharap setelah Asian Gamas 2018, sebanyak 32 induk cabang olahraga bisa kembali lagi ke GBK,' kata Tono.

Sedangkan Direktur Utama PPKGBK Winarto menyampaikan, lingkungan GBK harus dijaga supaya tetap menjadi kawasan olahraga. Untuk peruntukan lahan kurang lebih 50% tetap untuk olahraga, 25% dipakai oleh pemerintah, dan 25% lagi digunakan untuk mencari uang.

"Saya pikir porsi ini cukup ideal, dengan dipakai untuk komersil 25% maka tantangan kita bagaimana mendapatkan income yang paling besar sehingga bisa membiayai olahraga. Kami juga memahami karena itu kami mencarikan lahan di komplek GBK ini dibangun satu gedung untuk semua cabang olahraga." (RO/B-3)