BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Perusahaan Daerah (Perusda) Isen Mulang (PDIM) Fauzan Ahmad, mengaku bahwa badan usaha yang dirinya pimpin tidak pernah memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya. Sebaliknya, perusahaan milik pemkot tersebut justru mengalami kerugian. Bahkan, hampir setiap bulan, PDIM rugi sebesar Rp54 juta.

Pernyataan Fauzan Ahmad tersebut disampaikan di hadapan Wakil Wali Kota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio yang menerima kunjungan kalangan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kamis (26/1/2017).

Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang dipimpin M Alpiya Rahman, sebenarnya bertujuan meminta informasi terkait cara perusda di Kota Palangka Raya memperoleh keuntungan untuk menunjang PAD.

Namun, niatan itu ternyata bertepuk sebelah tangan. Pasalnya Perusda Isen Mulang milik Pemkot Palangka Raya justru mengalami kerugian.

"Selama berdiri PDIM sudah terima dana penyertaan totalnya Rp7 miliar, ada yang Rp1 miliar per tahun ada juga Rp1,5 miliar. Sebagian besar dana tergerus untuk operasional karena dana operasional kita cukup besar. Dana ini tidak cukup," ungkap Fauzan.

Menurut Fauzan, biaya operasional PDIM mencapai Rp70 juta per bulan atau Rp840 juta per tahun. Sehingga modal yang bisa diputar dari sisa penyertaan modal ini hanya Rp160juta.

"Dalam sebulan paling kita hanya bisa menghasilkan Rp16 juta sehingga kita minus Rp54 juta tiap bulannya. Padahal Rp16 juta ini sudah 10% keuntungan dari modal dan ini sangat baik sebenarnya. Tapi Perusda merugi sangat besar," jelasnya.

Dengan alasan itu, Fauzan mengharapkan pemkot dapat menambah dana penyertaan modal, setidaknya Rp700 juta lagi untuk modal usaha, atau di luar biaya operasional.

"Makanya kalau menurut DPRD Tanah Bumbu perusda itu hanya minta duit terus, sebenarnya karena memang modalnya agak kurang. Kami sarankan agar Pemkab Tanah Bumbu paling tidak memberi Rp3 miliar atau Rp4 miliar, baru perusda bisa jalan," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Umum PDIM Siti Nafsiah, menyebut bahwa biaya operasional yang begitu besar dihabiskan untuk menjalankan aktivitas kantor dan gaji pegawai.

"Bisa dicek bahwa gaji kami direksi sebenarnya sangat kecil, mungkin paling kecil se-Kalimantan. Untuk Direktur Utama gajinya hanya Rp4,2 juta dan tiga direksi lainnya 90%. Kemudian jumlah pegawai kita cukup sedikit sebenarnya yaitu hanya ada tujuh orang. Mungkin muncul pertanyaan apa sebenarnya yang membuat biaya operasional kami besar sekali, padahal banyak yang harus kami bayar. Gaji pegawai, Badan Pengawas, dan karyawan ditambah operasional seperti listrik, telepon, internet, dan lain-lain. Inilah konsekuensi perusahaan daerah, jadi kalau dikatakan minta-minta duit terus, ya memang begini adanya," pungkas Siti. (TESTI PRISCILLA/B-3)