BORNEONEWS, Sampit - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Parimus menyatakan pihaknya di lembaga legislatif mengharapkan peningkatan sistem pengawasan internal oleh pemerintah kabupaten. Inspektorat sebagai penanggung jawab harus mengoptimalkan tugasnya dalam melakukan pengawasan dan audit internal dalam rangka pembinaan SKPD.

"Apalagi tahun ini pemkab menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keungan daerah. Tentu temuan-temuan harus diminimalisasi, dan tahap awal melalui pengawasan dan audit dari inspektorat," kata dia, Rabu (1/2/2017).

Peningkatan pengawasan, lanjut Ketua DPC Partai Demokrat Kotim itu, idealnya disertai dengan teguran bagi SKPD yang masih banyak terdapat temuan dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Keberhasilan jajaran aparat pengawasan dapat diukur dari sejauh mana rekomendasi terhadap temuan-temuan tersebut ditindaklanjuti pimpinan SKPD," jelas dia.

Meskipun demikian, menurut Parimus, pengawas di Inspektorat harus pula memahami paradigma pengawasan. Dimana pengawasan bukan lagi mencari-cari kesalahan, tetapi berperan memberikan peringatan dan wadah konsultasi agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan sebagaimana prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

"Kalau dulu dengar inspektorat masuk kantor melakukan pengawasan, pegawai resah. Sekarang bagaimana kehadiran inspektorat justru sebagai deteksi dini. Sehingga kesalahan dalam tata kelola pemerintahan, terutama dalam hal keuangan bisa diminimalisasi," ujar dia. (M RIFQI/B-5)