BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah menyebut selama ini pemerintah tidak bisa mendeteksi secara rinci penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan.

Akibatnya, pada 2015 ada kebocoran sekitar Rp5 triliun-Rp7 triliun dana BOS dan DAK yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itulah Komisi X DPR RI akhirnya membentuk Panitia Kerja Sarana dan Prasana Pendidikan.

"Kenapa kita buat Panja Sarpras karena ada peraturan yang pemerintah tidak bisa mendeteksi bagaimana pemakaian BOS dan DAK, karena itu komisi X meminta pemerintah segera mengeluarkan PP yang mengatur bagaimana BOS dan DAK dilaporkan ke pusat secara rinci supaya tahu daerah mana saja yang tertib," tutur Anang Hermansyah kepada Borneonews.co.id di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya sebelum terbang ke Jakarta, Jumat (3/2/2017) sore.

Suami Ashanty itu menjelaskan kenapa komisi X mendesak pemerintah segera mengeluarkan PP karena diharapkan penyaluran BOS dan DAK sampai ke penerimanya.

Politisi PAN itu menegaskan jika ada daerah yang hingga saat ini masih tidak bisa menyampaikan penggunaan BOS dan DAK secara rinci ke pusat, maka penyaluran berikutnya ditahan dulu. Kebijakan itu dilakukan untuk transparansi.

Dia menjelaskan kenapa komisi X getol membentuk Panja Sarpas, karena di sisi lain dari 1,8 juta ruang kelas di seluruh Indonesia, baru 500 ribu ruang kelas yang dalam kondisi baik dan sisanya 1,3 juta ruang kelas dalam kondisi rusak ringan, sedang, dan berat.

Di sisi lain pula diduga masih ada kebocoran penyaluran BOS dan DAK yang nilainya mencapai triliunan. Fakta itu tentu sangat ironi, karena disaat ada kebocoran keuangan negara di sisi lain masih banyak sarana pranasana pendidikan masih banyak yang perlu ditangani.

"Kenapa ada Panja Sarpas, pada prinsipnya DPR RI ingin membantu pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan," tegasnya. (ROKIM/B-6)