Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Wakatobi Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Dinas Perumahan Rakyat Terima Usulan Terbanyak dalam Musrenbang

  • Oleh Testi Priscilla
  • 07 Februari 2017 - 21:57 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Kota Palangka Raya mendapat hampir 500 usulan hanya dari empat Kelurahan di Kecamatan Jekan Raya. Dari semua usulan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palangka Raya menerima usulan terbanyak.

Hal ini diungkapkan Kepala Bappeda Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu saat mengikuti Musrenbang tingkat Kecamatan Jekan Raya, Selasa (7/2/2017). "Usulan untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ada 200 usulan lebih, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat usulan 50 lebih dan Dinas Pendidikan menerima belasan usulan," ungkap Hera.

Ia melanjutkan pihaknya menargetkan 30% dari seluruh usulan yang disampaikan pada Musrenbang 2017 ini dapat dilaksanakan pada 2018. Menurut Hera, sudah ada perda inisiatif DPRD yang menyebutkan bahwa sebanyak 30 persen dari hasil musrenbang harus terakomodir dalam belanja modal. "Untuk itu capaian 30 persen tersebut harus dilaksanakan karena amanat perda. Bisa lebih dari itu ya bagus, kurang dari itu haram," cetus wanita berhijab ini.

Menurut mantan Kadispenda Kota Palangka Raya ini, jika sebelumnya dalam penyusunan program, Pemkot membagi menjadi tiga urusan yaitu urusan pemerintahan, ekonomi dan urusan lainnya. Saat ini, pembagian menjadi empat urusan yaitu skala prioritas urusan wajib pelayanan dasar, skala prioritas urusan wajib bukan pelayanan, serta urusan pilihan dan terakhir urusan pemerintahan penunjang.

"Kami harapkan hasil Musrenbang segera disampaikan maksimal tiga hari setelah pembahasan. Kami juga menggunakan aplikasi berbasis web untuk proses musrenbang sehingga semua usulan baik yang terlaksana maupun yang tertunda dapat terekam jejaknya," pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia, menambahkan bahwa usulan Musrenbang harus dijadikan bahan masukan bagi pemerintah kota. Karenanya SKPD harus mampu memilah skala prioritas usulan yang selanjutnya masuk dalam program kerja.

"Selain pembangunan fisik saya juga minta program pembangunan juga mengacu pada pembangunan aspek kesejahteraan masyarakat juga dkperhatika," pungkas Riban. (TESTI PRISCILLA/B-8)

Berita Terbaru