BORNEONEWS, Nanga Bulik - Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Lamandau meminta kepala desa dalam perencanaan pembangunan Infrastruktur harus tepat sasaran. Agar penggunaan Anggaran Dana Desa tidak tumpang tindih, tidak boleh merehab fasilitas yang sudah dibangun dengan anggaran lain. 

"Kami ingin agar semua kades dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa, karena semua program tersebut menggunakan Dana Desa (DD)," kata Kepala BPMD Kabupaten Lamandau, Muriadi kepada PPost, di Nanga Bulik, Jumat (21/4/2017).

Muriadi menjelaskan, dalam penggunaan anggaran dana desa itu, tidak boleh untuk merehab fasilitas yang sudah dibangun dengan anggaran lain. Karena dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dan menyalahi aturan.

Terjadinya pembangunan tumpang tindih itu sebelumnya dibangun oleh dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Tentunya praktik seperti ini yang harus dihindarkan oleh semua kades di Kabupaten Lamandau, ujar Muriadi.

Muriadi menegaskan, pelaksanaan pembangunan harus berdasarkan Permendes No 21 Tahun 2015, tentang penetapan prioritas pengguna dana desa. Karena dalam Permendes tidak ada menyebutkan rehab jalan, tapi yang ada hanya pembangunan.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau menggelar rapat kerja (raker) bersama seluruh camat, kades/lurah dan kepala BPD, Kamis (16/2/2017). Raker dipimpin Bupati Lamandau Marukan, di Gedung Pertemun Umum (GPU) Lantang Torang, Nanga Bulik.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Lamandau, Triadi, mengungkapkan, rapat seperti itu rutin dilaksanakan setiap awal tahun. Salah satu tujuannya, untuk sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan. Dengan begitu, kata dia, pelaksanaan program kegiatan di lapangan dapat berjalan efektif dan efisien dan terarah. (HERIYADI/PPOST/N).