BORNEONEWS, Sampit - Aktivis di Kabupaten Kotawaringin Timur, Audy Valent menyebut pendapatan asli daerah (PAD) kepelabuhan di sektor transportir selama ini dinilai banyak yang bocor.

Karena, menurut Audy, kegiatan bongkar muat di pelabuhan selama ini tidak melalui perusahaan jasa pengurusan transportasi (JPT) padahal dalam ketentuannya jelas dasar hukumnya peraturan menteri nomor 74 tahun 2015.

"Di mana dalam aturan ini perusahaan JPT adalah badan usaha yang melakukan kegiatan mengurusi semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara, sementara di Kotim selama ini hampir tidak ada yang melakukan itu," klaim Audy, Selasa (4/7/2017).

Akibatnya retribusi atas kegiatan tersebut tidak bisa ditarik. "Coba lihat Pelindo, mereka bisa menarik retribusi, sementara kegiatan di luar Pelindo tidak bisa karena tidak melalui JPT, padahal ini peluang besar untuk meningkatkan PAD," tegas kordinator Forum Bersama (Forbes) LSM di Kotim ini.

Dari itu Audy juga meminta kepada Pemerintah Daerah melalui instansi terkait untuk mengkaji kegiatan pelabuhan selama ini, di mana ada peluang untuk peningkatan PAD agar digarap secara optimal.

"Sangat sayang jika ada peluang namun tidak di kelola dengan baik, karena kalau kita hitung-hitung pelabuhan yang ada di Kotim saat ini jumlahnya cukup banyak," tegas Audy.

Sementara selama ini aktivitas pengiriman, bongkar muat dan lain sebagainya dilakukan secara langsung. Sistem inilah menurut Audy yang harus diperbaiki, agar pengusaha di jasa transportir kebaradaanya memberikan manfaat besar bagi daerah. (NACO/B-5)